INAnews.co.id, Jakarta– Muhammad Said Didu mempertanyakan kemampuan lima pejabat kunci dalam memberantas serakah-nomic. Kelimanya adalah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Kapolri.
“Saya sangat tidak yakin Pak Nusron Wahid bisa menjalankan penertiban. ATR/BPN adalah sumber dari segalanya serakah-nomic terjadi dengan memberikan izin lahan kepada oligarki,” tegas Didu dalam video di kanal YouTube-nya, Rabu (26/11).
Ia juga meragukan Raja Juli Antoni karena sebagai Sekjen PSI, serakah-nomic lahir sangat subur saat Presiden Jokowi. Bahlil Lahadalia disebutnya sebagai tangan kanan Jokowi untuk melakukan serakah-nomik di bidang pertambangan, sehingga sulit diminta menertibkan.
Soal Kapolri, Didu menuding polisi sering menjadi alat oligarki melakukan praktik serakah-nomik. “Kenapa judi online susah ditertibkan? Narkoba susah ditertibkan?“
Didu menjelaskan oligarki mendapat izin lahan dari berbagai kementerian, lalu melobi bank BUMN untuk kredit dengan jaminan izin tersebut. Aset negara dijaminkan untuk dapat kredit murah, yang kemudian dipakai menyogok politisi dan aparat hukum dari kepala desa hingga mungkin presiden.
