INAnews.co.id, Jakarta– Sejarawan Aswi Warman Adam mengungkapkan adanya keterkaitan erat antara proyek penulisan ulang sejarah nasional dengan rencana penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto.
“Pengusulan kali ini kelihatannya satu paket dengan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Terlihat bahwa penyusunan itu bertujuan untuk memutihkan, menghilangkan sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM berat pada masa lalu,” ungkap Aswi dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Selasa (4/11/2025).
Yang mengejutkan, tiga tokoh yang sama mengendalikan dua proses penting ini: Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan dan Ketua Dewan Gelar, Prof. Susanto Zuhdi sebagai editor kepala penulisan sejarah dan Wakil Ketua Dewan Gelar, serta Prof. Agus Mulyana sebagai Direktur Sejarah dan Permuseuman sekaligus anggota Dewan Gelar.
“Jadi orang-orang yang sama untuk mengerjakan penyeleksian pemberian pertimbangan untuk pahlawan nasional ini dengan penulisan buku sejarah nasional yang baru,” kata Aswi.
Ia juga membantah pernyataan Mahfud MD yang menyebut persoalan yuridis Soeharto sudah selesai. “Saya tidak sependapat karena utang Supersemar itu belum dibayar kepada negara.”
Aswi mengingatkan bahwa dalam jawaban pimpinan MPR tanggal 24 Oktober 2024, ditegaskan hasil persidangan hingga peninjauan kembali memutuskan yayasan milik Soeharto termasuk Supersemar harus membayar kerugian kepada negara, dan “belum semuanya dibayarkan.”
“Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini juga akan menutup pintu bagi penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru dan sesudahnya,” tegasnya.
