INAnews.co.id, Jakarta– Lebih dari 500 aktivis, akademisi, seniman, budayawan, dan rohaniwan dari berbagai komponen bangsa mengirimkan surat penolakan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Surat yang dibacakan oleh Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyebutkan tiga alasan utama penolakan: pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, korupsi-kolusi-nepotisme yang sistematis, dan pemberangusan demokrasi.
“Pemberian anugerah gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan hanya sebuah pengkhianatan terhadap para korban dan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap reformasi serta merupakan pengaburan sejarah yang berbahaya bagi generasi muda,” bunyi surat tersebut dibacakan Usman saat konferensi pers di Kantor YLBHI, Selasa (4/11/2025).
Surat itu juga memperingatkan Presiden Prabowo tentang konflik kepentingan dan dampak politik dari keputusan tersebut. “Tindakan penganugerahan kepada Soeharto menjadi pahlawan nasional yang notabene adalah mertua Saudara adalah bagian dari benturan kepentingan.”
“Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan mendapatkan respon penolakan puluhan juta generasi Z Indonesia yang sulit dibendung. Mereka adalah bagian dari jaringan global yang tidak tergabung dalam organisasi resmi apapun,” peringatan dalam surat yang juga menyinggung fenomena “youth spring” di berbagai negara.
Surat tersebut ditutup dengan pernyataan tegas: “Jangan sampai persetujuan Saudara untuk memberikan anugerah gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menjadi kontraproduktif dan menjatuhkan wibawa serta nama baik Saudara. Tindakan Saudara menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menjadi pertanda nyata matinya reformasi di Indonesia.”
