INAnews.co.id, Jakarta– Fakta miris terungkap: anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahun 2026 tidak sampai Rp500 miliar. Angka ini dinilai mencerminkan ketidakseriusan negara dalam mengantisipasi dan menangani bencana.
“Celakanya kan anggaran untuk BNPB enggak sampai 500 miliar untuk tahun depan 2026. Di konteks politik anggarannya saja bermasalah kan negara ini,” ungkap Melky Nahar (Jatam) dengan nada kecewa saat wawancara eksklusif dengan Akbar Faizal di kanal YouTube @AkbarFaizalUncensored yang ditayangkan Senin (8/12/2024).
Padahal, Indonesia berada di kawasan Ring of Fire (cincin api Pasifik) dengan lempeng tektonik yang selalu aktif. Tanpa hujan sekalipun, bencana pasti akan terjadi. Namun pemerintah tidak pernah mau mengoreksi kebijakan yang keliru.
“Tanpa hujan sekalipun kita ini memang ada di wilayah yang rawan bencana. Kita ada di kawasan ring of fire, cincin api Asia Pasifik dengan lempeng tektonik yang selalu aktif. Celakanya pemerintah enggak pernah mau mengoreksi itu,” jelas Melky.
Bencana ekologis Sumatra dengan korban tewas 950 orang, hilang 674 jiwa, terluka 5.000 orang, 156.000 rumah rusak, belum termasuk kampung dan desa yang hilang, seharusnya menjadi wake up call bagi pemerintah.
Melky mendesak agar bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional, bukan hanya terbatas pada tiga provinsi. “Satu Pulau Sumatra adalah satu ekosistem yang sama. Dan celakanya anggaran untuk BNPB sangat minim,” tegasnya.
Puspa Dewi menambahkan bahwa negara bahkan tidak mengantisipasi siklon tropis yang seharusnya bisa dipecah di laut sebelum mencapai daratan. Kegagalan antisipasi ini memperparah dampak bencana.
Akbar Faizal menyoroti ketimpangan prioritas anggaran negara yang lebih banyak mengalir ke sektor-sektor yang tidak mendesak, sementara mitigasi bencana diabaikan.
Dengan kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, alokasi anggaran yang memadai untuk BNPB dan mitigasi bencana seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap.
