Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

POLITIK

DPR Dorong Dapur MBG Disiapkan Jadi Bagian dari Sistem Kesiapsiagaan Bencana

badge-check


					Foto: dok. ist Perbesar

Foto: dok. ist

INAnews.co.id, Jakarta– Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengalihfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi dapur umum darurat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.

“Pemanfaatan infrastruktur MBG dalam situasi darurat adalah langkah tepat. Program ini dapat menjalankan peran strategis dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana” ujar Netty di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Meski demikian, politisi PKS ini mengingatkan bahwa aspek keamanan pangan harus tetap menjadi prioritas.

“Pengalihan fungsi dapur MBG menjadi dapur umum tentu harus disertai pengawasan ketat terkait kebersihan, sanitasi, dan kualitas bahan makanan. Tujuannya agar bantuan yang diberikan benar-benar aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan baru,” tegasnya.

Netty juga mendorong agar pemerintah daerah memastikan fasilitas dan tenaga dapur mendapatkan pendampingan teknis, terutama dalam kondisi lapangan yang penuh tantangan.

Menurut Netty, pengalihan dapur MBG di Sumatera bisa menjadi model bagaimana fasilitas MBG dimanfaatkan sebagai infrastruktur sosial untuk merespons bencana secara cepat dan terstandar.

“Pengalaman di Sumut bisa menjadi contoh baik. Ke depan, dapur MBG dapat dipetakan sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional, sehingga bisa segera diaktifkan saat terjadi bencana,” ujarnya.

Netty mendorong adanya pedoman nasional atau prosedur baku terkait pemanfaatan SPPG/MBG sebagai dapur darurat, termasuk standar keamanan, distribusi, logistik, dan pelaporan.

“Kita perlu regulasi teknis yang memperjelas peran MBG dalam situasi bencana, sehingga pemanfaatannya terukur, aman, dan tepat sasaran. Ini akan memperkuat ketahanan sosial kita secara keseluruhan,” tutupnya.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

AS Terapkan Imperialisme Baru dan Ancam Stabilitas Global Tangkap Maduro

9 Januari 2026 - 07:36 WIB

Populer POLITIK