INAnews.co.id, Jakarta– Sebuah fakta mencengangkan terungkap terkait komposisi kabinet dan DPR yang menjelaskan mengapa penanganan bencana ekologis Sumatra terkesan setengah hati: 63 persen anggota DPR saat ini berasal dari latar belakang bisnis.
Melky Nahar (Jatam) mengungkap bahwa di awal pemerintahan Prabowo, 34 persen kabinet datang dari afiliasi bisnis. Sementara di DPR, 63 persen komposisinya adalah orang-orang dengan latar belakang pengusaha.
“Bagaimana ceritanya orang yang datang dari latar belakang pebisnis, mereka yang memproduksi aturan, mereka yang pemain lapangannya. Ya, Prabowo terkunci jadinya,” ungkap Melky dengan nada prihatin saat wawancara eksklusif dengan Akbar Faizal di kanal YouTube @AkbarFaizalUncensored yang ditayangkan Senin (8/12/2024).
Bahkan, Melky menegaskan bahwa Prabowo sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri karena memiliki perusahaan. Konflik kepentingan ini menjadi penghalang utama mengapa audit menyeluruh terhadap konsesi-konsesi bermasalah tidak dilakukan.
“Problemnya kan ini enggak akan bisa berjalan karena konflik kepentingannya yang besar,” tegas Melky.
Puspa Dewi (Walhi) menambahkan bahwa ketimpangan penguasaan lahan mencapai level yang mengkhawatirkan: 90 persen wilayah kelola Indonesia dikuasai korporasi, menyisakan hanya 10 persen untuk rakyat.
“Yang sedang kita perjuangkan kan adalah bagaimana rakyat bisa untuk menguasai mengelola tanahnya, ruang hidupnya,” ujar Puspa.
Akbar Faizal menekankan bahwa negara seharusnya memiliki kapasitas untuk melakukan audit menyeluruh. “Saya tidak percaya negara ini selemah yang kamu bayangkan. Negara enggak lemah. Problemnya kan ini enggak akan bisa berjalan karena konflik kepentingannya yang besar,” katanya menyetujui analisis Melky.
Situasi ini menciptakan kebuntuan struktural di mana para pengambil kebijakan justru adalah pihak yang diuntungkan dari eksploitasi sumber daya alam yang merusak.
