INAnews.co.id, Jakarta– INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya 5,0 persen, lebih rendah dari target pemerintah 5,4 persen, karena tidak ada kebijakan fundamental yang mengatasi akar masalah.
Ahmad Heri Firdaus menegaskan, paket kebijakan 8+4+5 yang diluncurkan pemerintah pasca-demo hanya bersifat reaktif. “Stimulus konsumsi tidak ditopang perbaikan produktivitas. Ibaratnya tangan dibebasi tapi kaki tidak diberi kebebasan,” kritiknya.
“Kalau langkah 2026 masih sama dengan 2025, Indonesia akan semakin jauh jadi negara maju. Target 2045 bisa mundur ke 2055 atau bahkan lebih,” tambah Heri.
Rizal menambahkan, tidak ada kebijakan istimewa yang bisa “membuka pipeline ekonomi” yang tersumbat. “Meskipun Menteri Keuangan sudah dorong likuiditas, masih banyak penghambat di sistem ekonomi kita. Ada yang kerannya bocor, ada yang tertutup, pipanya kotor,” analoginya.
Eko Listiyanto menekankan, investasi yang terus meningkat tidak efisien menghasilkan pertumbuhan. “Nilai ICOR kita susah turun. Untuk menghasilkan satu unit output diperlukan lebih banyak modal dibanding Vietnam. Kita dipandang sebagai negara boros modal,” pungkasnya.
INDEF merekomendasikan perbaikan mendasar pada sektor riil, bukan sekadar menyuntik likuiditas yang hanya menghijaukan pasar saham.
