INAnews.co.id, Jakarta– Jurnalis senior Bambang Harymurti melontarkan kritik tajam terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu terburu-buru dan berisiko menimbulkan masalah serius, termasuk keracunan makanan.
Dalam diskusi publik bertema “Satu Tahun MBG dan Peran Polri di SPPG” di Jakarta, Senin (15/12), Bambang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ambisi mencapai target 82,9 juta penerima manfaat dalam setahun dapat membahayakan program yang sebenarnya berniat mulia ini.
Target Tidak Realistis
“India membutuhkan 30 tahun untuk mencapai 250 juta penerima manfaat. Negara-negara lain juga bertahap. Ini gimana nih? Saya khawatir jangan-jangan bisa jadi IKN-nya Pak Prabowo,” ujar Bambang, merujuk pada proyek yang tergesa-gesa dibangun namun tidak berkelanjutan.
Bambang mencatat bahwa hingga November 2025, realisasi program baru mencapai sekitar 40-50 juta penerima, jauh dari target 82,9 juta. Penyerapan anggaran pun hanya sekitar separuh dari Rp 400 triliun yang dialokasikan.
Ancaman Keracunan Makanan
Jurnalis yang telah lama mengadvokasi penanganan stunting ini menegaskan bahwa insiden keracunan makanan hampir pasti akan terjadi, mengingat skala program yang masif dan pelaksanaan yang terburu-buru.
“Saya sudah memperkirakan pasti kalau buru-buru ini akan ada yang keracunan. Di India pernah belasan anak meninggal karena satu pegawai tidak sengaja. Di China yang sudah berpengalaman puluhan tahun pun masih terjadi keracunan,” jelasnya.
Bambang mengkritisi minimnya antisipasi dan mitigasi risiko. Ia mendesak agar rumah sakit dan ambulans disiapkan di setiap sekolah, guru-guru dilatih mengenali tanda-tanda keracunan, dan perhatian khusus diberikan pada anak dengan alergi makanan tertentu seperti kacang dan susu.
Masalah Kualitas SDM
Kritik lain ditujukan pada kualitas sumber daya manusia pengelola program. Bambang menyebut banyak Satuan Pangan (SP) yang dilatih hanya empat bulan tanpa pengalaman lapangan.
“Mereka lebih karena secara politik mendukung Pak Prabowo, masuklah ke latihan itu. Niatnya baik, belajar baik, tapi pengalamannya masih zero,” katanya
Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memanfaatkan pesantren dan sekolah Muhammadiyah yang telah berpengalaman puluhan tahun menyediakan makanan bagi santri tanpa masalah berarti.
Praktik Makelar dan Pemotongan
Bambang juga mengungkap praktik tidak sehat di mana oknum yang memiliki akses mendapatkan izin lalu menawarkan kepada pihak berkompeten dengan memotong fee per porsi.
“Ada yang minta Rp 1.500 per piring. Kasihan, dipotong begitu sampainya kualitasnya ke anak,” ungkapnya, menyoroti bagaimana dana Rp 400 triliun menarik banyak pihak yang hanya mengincar keuntungan.
Peran Polri Harus Transisi
Terkait keterlibatan Polri yang kini mengelola ratusan dapur umum, Bambang mengapresiasi namun menekankan bahwa ini harus bersifat sementara.
“Polri jelas tidak boleh selamanya. Mungkin dua tahun memberi contoh di depan, habis itu di tengah untuk pendidikan dan pengawasan, setelah itu di belakang sebagai pengawas,” jelasnya.
Bambang khawatir jika polisi terlalu fokus memasak untuk 80 juta orang, tugas utama mereka dalam menjaga keamanan akan terbengkalai.
Desakan Transparansi
Bambang mendesak agar pemerintah tidak menutupi kasus keracunan atau masalah lain yang terjadi. Ia bahkan meminta agar guru dan murid diberi kebebasan memotret dan mengunggah makanan mereka.
“Kalau ada yang melarang murid memotret makanannya, itu harus diturunkan timnya. Pasti ada masalah di situ,” tegasnya.
Ia juga mendesak dibentuknya forum orang tua sebagai pengawas yang keluhan mereka harus dijawab, bukan masuk “black hole” seperti yang sering terjadi pada sistem pengaduan pemerintah.
Esensi Program yang Terlupakan
Meski mengkritik pelaksanaan, Bambang menegaskan dukungannya pada esensi program ini. Ia mengingatkan bahwa stunting bukan hanya masalah anak miskin—hampir separuh kasus terjadi pada keluarga mampu yang tidak paham gizi.
“Kata kuncinya ini bergizi, bukan sekadar makan. Kita membangun tidak sekadar makanan bergizi, tapi kebiasaan makan bergizi,” pungkasnya.
Bambang menutup dengan pesan realistis: program sebesar ini pasti memiliki kekurangan, dan yang terpenting adalah keterbukaan serta sistem evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan.
