INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan sindiran tajam soal praktik korupsi dalam sistem tender pemerintah. Ia mengkritik pendekatan programatik yang membuka celah suap dibanding pendekatan partisipatif yang lebih transparan.
“Kalau pakai tender enak tuh bisa salaman. Ini enggak bisa salaman. Masa mau salaman sama ketua RW. Diumumin sama ketua RW,” ujar Anies dalam Catalyst Impact Forum 2025 di Bandung, 3 Desember 2025, sambil menirukan gaya pejabat yang meminta uang suap.
Anies menjelaskan, dalam sistem tender konvensional, pejabat bisa menerima “salaman” atau suap dari kontraktor pemenang. Namun ketika dana diserahkan langsung ke masyarakat seperti ketua RW, praktik tersebut mustahil dilakukan karena akan langsung diketahui publik.
“Itu pejabat itu minta sekian persen diumumin. Diumumin enggak bisa. Transparansi adalah perisai untuk mencegah korupsi,” tegasnya.
Ia mengungkap, birokrasi justru paling resisten dengan pendekatan partisipatif bukan karena alasan teknis, melainkan karena khawatir kehilangan “peluang”.
“Kalau tidaknya ya barangkali ada yang mau salaman tuh. Enggak bisa salaman lagi,” sindir Anies yang disambut tepuk tangan hadirin.
Anies menceritakan pengalamannya menerapkan pendekatan gerakan (movement) dalam pembangunan kampung di Jakarta. Dana diserahkan langsung ke ketua RW, bukan melalui tender kontraktor.
“Birokrasi sendiri yang paling enggak mau dengan pendekatan movement. Kenapa? Karena mereka khawatir dengan pemeriksaan BPK,” jelasnya.
Namun Anies membantah kekhawatiran tersebut. Menurutnya, selama governance dijaga dan ada transparansi, pendekatan swakelola justru lebih aman dari korupsi.
“Pimpinan harus bicara dengan BPK supaya cara pemeriksaannya berbeda untuk yang swakelola ini jangan disamakan. Tetapi prinsipnya governance harus dijaga,” tegasnya.
