INAnews.co.id, Jakarta– Sebuah fakta historis terungkap dalam pembahasan akar masalah bencana ekologis Sumatra: masa jabatan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di era Presiden SBY mencatat angka tertinggi pelepasan kawasan hutan.
Puspa Dewi dari Walhi menegaskan bahwa data menunjukkan pelepasan kawasan hutan paling masif terjadi ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Menurut data yang beredar, kurang lebih 1,6 juta hektar kawasan hutan dilepas di seluruh Indonesia pada periode tersebut.
“Kalau dilihat dari masanya kapan, masanya di Zulkifli Hasan itu yang paling banyak pelepasan hutan, baik itu untuk sawit maupun sektor-sektor usaha di hutan,” ungkap Puspa saat wawancara eksklusif dengan Akbar Faizal di kanal YouTube @AkbarFaizalUncensored yang ditayangkan Senin (8/12/2024).
Melky Nahar menambahkan bahwa permasalahan struktural ini memang sudah dimulai sejak era Soeharto, namun diperparah dengan rezim Undang-Undang Minerba 2009 yang memberikan kewenangan sama kepada Bupati, Walikota, Gubernur, dan Menteri ESDM untuk menerbitkan izin.
“Dalam konteks tambangnya dia diperparah dengan rezim Undang-Undang Minerba 2009, karena Bupati, Walikota, Gubernur sama Menteri ESDM punya kewenangan yang sama untuk menerbitkan izin,” jelas Melky.
Akbar Faizal menekankan pentingnya bersikap adil dalam mengidentifikasi akar masalah. Disebutkan juga bahwa menurut informasi yang beredar, konsesi paling besar dikeluarkan pada masa pemerintahan SBY, sementara pada masa pemerintahan Megawati sama sekali tidak mengeluarkan izin semacam itu.
Namun yang menjadi sorotan adalah ketiadaan tindakan korektif dari pemerintahan saat ini. “Pertanyaannya sekarang adalah mengapa Prabowo punya kewenangan yang demikian besar justru enggak ngapa-ngapain ketika dia melihat bahwa ada masalah serius dalam konteks satu Pulau Sumatra,” kritik Melky tajam.
Izin-izin yang diberikan 10-20 tahun lalu kini menunjukkan implikasinya dalam bentuk bencana ekologis yang mengerikan.
