Menu

Mode Gelap
Mempertanyakan Pertanggungjawaban Dana Jaminan Reklamasi Tambang UU Cipta Kerja Dinilai Permudah Perusakan Lingkungan Deforestasi Legal Lebih Besar dari Ilegal Sidang Sengketa Lahan di Desa Sea Memanas, Saksi Ungkap Fakta Mengejutkan, BPN Diduga Terlibat Pemalsuan Data Auriga: Pencabutan Izin 28 Perusahaan Dinilai “Pura-Pura” Ekspansi PLTG Berpotensi Membebani Masyarakat

HUKUM

Istana Tolak Laporkan Kritikus Presiden

badge-check


					Foto: Pandji Pragiwaksono/tangkapan layar Perbesar

Foto: Pandji Pragiwaksono/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan tidak akan melaporkan content creator Pandji yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto terkait kasus aktivis 1998. Ia menilai kritik tersebut disampaikan dalam acara internal yang sifatnya seperti khotbah untuk jemaat sendiri.

“Saya tidak akan melaporkan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa acara itu adalah acara untuk kalangan sendiri. Ini seperti khotbah di gereja atau khotbah di masjid untuk jemahnya sendiri,” ujar Qodari dalam wawancara yang diunggah Senin (26/1/2026).

Qodari menanggapi isu tersebut dengan menjelaskan konteks peristiwa 1998. Ia menyebut istilah “menculik” yang digunakan kritikus sebenarnya adalah “mengamankan” dalam konteks tugas militer Prabowo saat itu.

“Presiden Prabowo telah berusaha sebaik-baiknya untuk melindungi mereka yang disebut sebagai diculik itu. Yang diamankan dijaga baik-baik dan dikembalikan,” jelasnya.

Sikap Qodari ini sejalan dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga tidak melaporkan kritik terhadap mereka. Bahkan Gibran memilih ikut podcast untuk merespons.

Qodari berjanji akan membagikan klip wawancara ini kepada kabinet agar cara pandang pemerintah terhadap kritik tetap proporsional dan tidak berlebihan. “Mudah-mudahan pandangan saya ini bisa dipahami teman-teman sehingga cara memandang persoalan ini juga adem, tenang, dan proporsional,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Mempertanyakan Pertanggungjawaban Dana Jaminan Reklamasi Tambang

29 Januari 2026 - 21:24 WIB

Deforestasi Legal Lebih Besar dari Ilegal

29 Januari 2026 - 17:21 WIB

“Meja Pesta” Prabowo Akan Kotor Kalau Tidak Menegakkan Hukum

28 Januari 2026 - 18:29 WIB

Populer HUKUM