INAnews.co.id, Jakarta– Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai telah meninggalkan prinsip meritokrasi dan teknokrasi dalam pengisian jabatan. Mantan pejabat Bappenas Yanuar Nugroho menyebut hal ini sebagai “matinya teknokratisme dalam pragmatisme politik.”
“Ada satu hal penting yang menurut saya hilang, yaitu meritokrasi dan teknokrasi. Leadership itu satu hal, tapi bagaimana menjalankan kan butuh teknokrat. Orang-orang yang punya meritokrasi yang ngerti menjalankan itu,” kata Yanuar dalam podcast Terus Terang, Selasa (27/1/2026).
Ia membandingkan dengan era Jokowi periode pertama yang memiliki kriteria jelas: tidak punya catatan di KPK, diperiksa PPATK, dan ada pakta integritas. “Sekarang enggak ada. Zaman Pak Kuntoro juga ada pakta integritas, gak boleh memecat orang 6 bulan sebelum terpilih. Sekarang gak ada,” ungkapnya.
Yanuar menilai kabinet gemuk yang dibentuk lebih didasarkan pada balas budi politik ketimbang profesionalisme. “Yang penting menang. Kalau menang siapapun boleh saya tarik, tidak peduli, yang penting dia orang saya yang mendukung saya secara politik,” katanya.
Akibat minimnya meritokrasi, Yanuar mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dijanjikan Prabowo. Ia juga menyoroti klaim penanganan banjir Aceh yang tidak sesuai fakta di lapangan.
Mahfud MD mengamini kritik tersebut, menyatakan bahwa balas budi dalam politik itu wajar namun tidak boleh meninggalkan meritokrasi. “Political literature itu tidak harus meninggalkan meritokrasi. Cari yang bagus dong,” kata Mahfud.
