INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Adi Prayitno memprediksi wacana pemilihan kepala daerah (Kada) oleh DPRD hampir pasti terealisasi mengingat mayoritas partai politik di parlemen mendukung penuh gagasan tersebut, sementara PDIP menjadi satu-satunya partai yang konsisten menolak.
Dalam unggahan di kanal YouTube-nya pada Ahad (11/1/2026), Adi Prayitno menyebut hingga saat ini 80 persen partai politik yang lolos ke parlemen telah menyatakan dukungan penuh terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai solusi menyelesaikan berbagai persoalan Pilkada langsung.
“Kalau sudah mayoritas partai politik setuju dengan gagasan ini, kalau mau jujur sebenarnya ini tinggal menunggu waktu soal bagaimana nantinya aturan yang terkait dengan Pilkada dipilih oleh DPRD, ya tinggal disahkan di DPR,” ujar Adi Prayitno.
Partai-partai pendukung beralasan Pilkada oleh DPRD dapat menuntaskan masalah seperti brutalitas pemilihan, biaya mahal, politik dinasti, hingga politik uang yang selama ini mewarnai Pilkada langsung.
PDIP menjadi satu-satunya partai yang secara tegas menolak wacana tersebut dengan argumen bahwa pemilihan langsung menyangkut hak politik dan kedaulatan rakyat. Partai berlambang banteng ini meyakini rakyat harus memiliki keistimewaan menentukan gubernur, bupati, dan walikota sesuai selera mereka, bukan selera elit.
Sementara itu, PKS tercatat sebagai satu-satunya partai yang belum menentukan sikap, baik menolak maupun mendukung wacana Pilkada oleh DPRD.
“Sekalipun PKS misalnya hari ini belum menentukan sikap, substansinya juga tidak akan penting. Anggaplah PKS menolak dan menjadi bagian dari sikap politik PDIP, ini juga tidak akan menolong,” kata Adi.
Adi Prayitno menyoroti perubahan sikap Partai Demokrat yang sebelumnya pada 2014 termasuk partai yang menolak keras Pilkada tidak langsung, namun kini justru mendukung penuh wacana Pilkada oleh DPRD.
Menurutnya, perubahan sikap Demokrat terkait pembacaan arah angin politik. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan yang mayoritas mendukung Pilkada oleh DPRD, Demokrat memilih solidaritas menjaga harmonisasi hubungan politik.
“Kalau bertolak belakangan dengan mayoritas fraksi koalisi pemerintah, rasanya agak sumir. Bisa dibayangkan kalau Demokrat tidak setuju, bukan tidak mungkin Demokrat akan di-PDIP-kan, dikucilkan dalam koalisi,” jelasnya.
Pengamat politik ini menilai posisi PDIP saat ini merupakan efek dari kekalahan dalam pemilu. Ia mengingatkan kondisi serupa pernah dialami Gerindra setelah kalah pemilu 2014 dan 2019, di mana sikap politiknya nyaris tidak mendapat dukungan dari partai lain.
“Begitulah di negara kita. Kalau pemenang itu banyak saudara, kalau kalah itu yatim piatu. Tidak ada teman yang mau menjadi sahabat,” ucap Adi Prayitno.
Sebaliknya, ketika Gerindra menang pada 2024 dan mengantarkan Prabowo menjadi presiden, semua sikap politik Gerindra didukung penuh oleh partai-partai lain, termasuk yang dulunya berseberangan.
Adi Prayitno memprediksi pembahasan wacana Pilkada oleh DPRD tinggal menunggu waktu untuk disahkan di DPR. Ia meyakini hampir 100 persen kemungkinan kepala daerah akan dipilih oleh DPRD di masa mendatang.
“Kita juga tahu bahwa semua anggota dewan yang ada di parlemen mayoritas adalah kader-kader partai. Nyaris kita tidak pernah menemukan anggota dewan yang berani menolak keinginan dari partainya,” katanya.
Menurutnya, rakyat tidak akan lagi memiliki keistimewaan memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Pemilihan kepala daerah hanya akan dilakukan oleh DPRD, segelintir orang saja.
“Hanya keajaibanlah yang kemudian akan mengubah haluan soal Pilkada langsung ini tidak akan diotak-atik. Apakah keajaiban itu? Entah itu apa,” pungkas Adi Prayitno.
