INAnews.co.id, Jakarta– Mayoritas masyarakat Indonesia menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju dengan skema Pilkada tidak langsung, sementara hanya 28,6 persen yang mendukung.
Temuan mengejutkan terungkap saat konferensi pers LSI Denny JA, Rabu (7/1/2026). Penolakan terhadap Pilkada DPRD tidak hanya masif, tetapi juga sistemik—melintasi seluruh segmen masyarakat tanpa kecuali.
Ardian Sopa, peneliti senior dan direktur LSI Denny JA, menegaskan penolakan terjadi di semua lini. “Baik laki-laki (65,8%) maupun perempuan (66,4%), baik di desa maupun kota, baik beragama Islam (68,4%) maupun non-Islam (53,5%), mayoritas menolak Pilkada DPRD,” ungkapnya.
Generasi Z tercatat sebagai kelompok paling vokal menentang wacana ini dengan angka penolakan mencapai 80,4%. Diikuti milenial (71,4%), Generasi X (60%), dan baby boomer (63%).
“Gen Z dan milenial yang paling keras menolak karena mereka yang akan mewarisi dan melanjutkan perjalanan demokrasi negara ini,” kata Fajar, moderator konferensi pers.
Fakta paling mencengangkan: pemilih partai-partai yang elitenya mendukung Pilkada DPRD justru mayoritas menolak kebijakan tersebut. Pemilih Gerindra menolak 74,5 persen, PKB 67,5 persen, bahkan pemilih Golkar—partai pengusul ide ini—menolak 58,3 persen.
“Apa yang disuarakan elite partai ternyata belum diamini oleh grassroot atau pemilih partai yang bersangkutan,” tegas Ardian.
Pemilih ketiga capres 2024 juga kompak menolak: pemilih Ganjar Pranowo (77,5%), Prabowo Subianto (71,1%), dan Anies Baswedan (60,9%).
LSI Denny JA mengidentifikasi lima alasan utama penolakan:
- Memori kolektif 20 tahun demokrasi langsung – Rakyat sudah terbiasa memilih pemimpin sendiri sejak 2005
- Ketidakpercayaan terhadap DPRD – Lembaga legislatif selalu masuk kelompok institusi dengan trust rendah (sekitar 50%)
- Rendahnya kepercayaan pada partai politik – Hanya 53,3 persen publik percaya partai memperjuangkan kepentingan rakyat
- Pilkada langsung dianggap hak, bukan proses elite – 82,2 persen responden merasa hak mereka akan dirampas
- Hilangnya sense of control – Rakyat khawatir kepala daerah akan lebih tunduk pada partai ketimbang rakyat
“Di mata publik, jika dipilih langsung kepala daerah milik saya. Jika dipilih DPRD, kepala daerah milik partai. Publik hanya jadi penonton,” ujar Ardian.
Survei dilakukan 10-19 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden dengan margin of error 2,9 persen. Hingga kini, tujuh partai telah menyatakan dukungan terhadap Pilkada DPRD, hanya satu partai yang menolak.
LSI Denny JA merekomendasikan empat jalan tengah: perbaiki kualitas Pilkada langsung, bangun kembali kepercayaan terhadap DPRD dan parpol, libatkan publik dalam diskusi, dan jika tetap dipaksakan, lakukan uji coba terbatas di level gubernur saja.
“Jika partai-partai tetap memaksakan kehendak yang bertentangan dengan 66,1 persen suara rakyat, ini akan menjadi catatan buruk yang bisa menghukum elektabilitas mereka di 2029,” tutup Ardian Sopa.
