INAnews.co.id, Jakarta– Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda memperingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,4 persen untuk tahun 2026 akan sulit tercapai mengingat berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan pelemahan signifikan.
Dalam diskusi Indonesia Leaders Talk, yang diunggah Jumat malam (2/1/2026) di kanal YouTube Mardani Ali Sera, Nailul memaparkan data yang mengkhawatirkan. “Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, tidak ada target pertumbuhan yang tercapai kecuali tahun 2022, itupun dibantu karena ada low base dari tahun 2021 akibat COVID-19,” ungkapnya.
Yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan konsumsi rumah tangga yang terus terjadi. Data menunjukkan pendapatan disposable (pendapatan yang bisa dibelanjakan) masyarakat hanya 75 persen dari total pendapatan mereka, turun dari 79 persen pada 2016.
“Ini dikarenakan adanya kenaikan tarif PPN dan sebagainya yang membuat pendapatan disposable kita semakin menurun meskipun secara grafik pendapatan meningkat,” jelas Nailul.
Lebih parah lagi, upah riil di Indonesia dari 2018 hingga 2024 hanya naik 0,5 persen-jauh di bawah 1 persen. “Ini yang menyebabkan dalam jangka panjang konsumsi kita akan melemah,” tambahnya.
Nailul mengkritik tajam kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyalurkan Rp200 triliun ke bank-bank BUMN (Himbara) untuk mendongkrak pertumbuhan kredit. “Kami sudah menyampaikan bahwa obatnya bukan di sisi likuiditas, tapi dari sisi permintaan. Ketika permintaannya lemah, pertumbuhan kredit pun akan melemah,” kritiknya.
Data per November 2025 menunjukkan pertumbuhan kredit hanya 7,6 persen, tidak mencapai dua digit seperti diharapkan. “Dana yang tidak tersalurkan mencapai Rp2.000-2.500 triliun. Makanya kami heran ketika ada Rp200 triliun itu diklaim bisa langsung menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Bahkan Menteri Keuangan akhirnya mengakui kebijakan tersebut tidak optimal, dengan menarik kembali Rp75 triliun dari Rp76 triliun gelombang kedua untuk belanja pemerintah pusat dan daerah.
Situasi ketenagakerjaan juga memburuk. Dari Januari hingga November 2025, terjadi 79.000 kasus PHK, naik 16,8 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. “PHK di 11 bulan pertama 2025 sudah lebih tinggi dari total PHK sepanjang 2024,” kata Nailul.
Lebih memprihatinkan, 71 persen pekerja di Jawa Barat dan 86% pekerja di Jawa Tengah mendapat upah yang tidak layak (underpaid). “Walaupun ada peningkatan upah minimum 6,5 persen, tapi upah riilnya cuma meningkat 0,5 persen. Ini yang jadi problem,” jelasnya.
Nailul juga mengkritik kebijakan sentralisasi anggaran yang ditandai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Dana transfer yang semula Rp900-an triliun dipangkas menjadi hanya Rp690-an triliun atau 17,17 persen dari APBN 2026.
“Demokrasi kita akan luntur ketika TKD semakin kecil karena penggunaan uang di daerah akan disetir oleh pemerintah pusat,” kritiknya. “Yang lucunya, pemerintah daerah diminta berhutang kepada pemerintah pusat. Sudah dikurangi TKD-nya, dana bagi hasilnya dikurangin, kemudian diminta untuk hutang.”
Untuk mengurangi beban fiskal, Nailul mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan Rp335 triliun diubah dari universal menjadi targeted subsidy.
“Kalau kita lakukan individual targeting atau geographical targeting, biayanya bisa lebih hemat sampai 50 persen atau sekitar Rp150-an triliun. Ini bisa digunakan untuk program lain yang lebih bermanfaat,” usulnya.
Nailul juga merekomendasikan pengurangan pembangunan IKN dan fokus pada program yang berdampak tinggi terhadap stabilitas ekonomi dan sosial.
Pesimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga datang dari lembaga internasional. World Bank memproyeksikan pertumbuhan 2026 hanya 4,8 persen, IMF 4,9 persen, OECD 5 persen, dan CIPS tertinggi di 5 persen-semuanya di bawah target pemerintah 5,4 persen.
“Bahkan untuk 2025, dengan berbagai indikator yang ada, target 5,2 persen nampaknya akan sulit tercapai,” tutup Nailul.
Dengan konsumsi melemah, kredit stagnan, PHK meningkat, dan kebijakan fiskal yang kontraproduktif, proyeksi ekonomi Indonesia 2026 tampak semakin suram tanpa perubahan strategi mendasar dari pemerintah.
