INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bukan hanya sekadar mengganti Kapolri. Pengamat politik Said Didu mengungkapkan hal itu dibahas panjang lebar dalam pertemuan tertutup mereka.
“Agak lama dibahas termasuk beliau menyatakan, ‘Menurut kalian Polri itu dibawa menteri atau dibawa presiden langsung?'” ungkap Said Didu dalam wawancara dengan Akbar Faizal, Sabtu (14/2/2026).
Said Didu mengaku bertiga dengan orang kepercayaan Presiden setelah pertemuan untuk membahas langkah-langkah reformasi Polri. “Beliau menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan kepolisian, dan menurut saya kalau langkah itu dilakukan, oke,” katanya.
Meski tidak membuka detail rencana, Said Didu menegaskan Prabowo tidak ingin menyelesaikan masalah secara parsial. “Kalau hanya sekadar mengganti Kapolri sudah berkali-kali Kapolri diganti, tapi tidak menyelesaikan masalahnya,” ujarnya.
“Sepertinya beliau punya rencana menyelesaikan secara tuntas agar tidak lagi terulang, tidak hanya daur ulang,” tambah Said Didu.
Ia menggunakan analogi medis untuk menggambarkan kondisi Polri saat ini. “Awalnya penyakit gula, kalau ditangani salah maka setelah itu gula dan jantung, setelah itu gula, jantung dan hati, setelah itu ginjal. Kepolisian sekarang sudah masuk ke situ,” jelasnya.
Said Didu yang pernah lama di Komisi III DPR mengaku identifikasinya terhadap masalah Polri sangat tajam. Ia memperkirakan Prabowo akan mengambil formula penyelesaian yang berbeda dari aturan yang ada.
“Saya melihat kalau dia mau tuntas, enggak mungkin pakai undang-undang sekarang,” katanya tegas.
Said Didu berharap masyarakat bersabar menunggu langkah Presiden. “Bukan tambal sulam yang diinginkan presiden. Bukan hanya sekadar mengganti Kapolri. Kalau enggak, balik lagi nanti hanya beberapa tahun balik lagi,” pungkasnya.
Terkait hasil kerja Komite Reformasi Polri yang seharusnya diserahkan awal Februari, Said Didu khawatir ada ketidaksesuaian antara rekomendasi komite dengan rencana Presiden. “Itu problem baru kalau tidak ketemu,” ujarnya.
