Menu

Mode Gelap
Pemilu 2029 Jadi Uji Kesaktian Jokowi Pasca Pisah dari PDIP Indonesia Terancam Bubble Surat Utang Pemerintah Belanja Pemerintah Agresif justru Lemahkan Sektor Swasta Mengenang Peringatan Faisal Basri Viral: Krisis Ekonomi dan Politik Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Anomali, tak Sesuai Realitas Masyarakat Kredit UMKM Turun Sejak 2022, Sektor Usaha Indonesia Terganggu

NASIONAL

Indonesia Terancam Bubble Surat Utang Pemerintah

badge-check


					Foto: dok. ist Perbesar

Foto: dok. ist

INAnews.co.id, Jakarta– Indonesia menghadapi ancaman bubble surat utang pemerintah di tengah tekanan fiskal yang meningkat, ditandai koreksi dari MSCI.

“MSCI Februari 2025 mengatakan mengkoreksi Indonesia karena Indonesia mengalami tekanan fiskal. Isu ini akan terus dimainkan,” ungkap ekonom Yanuar Rizky dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis (29/1/2025).

Yanuar menjelaskan Indonesia menghadapi tekanan fiskal ganda: penerimaan negara turun sementara hutang jatuh tempo meningkat tajam mencapai 850 triliun rupiah.

“Revenue turun, di saat hutang jatuh tempo meningkat tajam 850-an. Pemerintah mengatakan hanya menarik hutang 800 triliun, tapi hutang jatuh tempo 850-an. Kalau tidak dibayar dengan surat utang baru, berarti pakai penerimaan negara yang sedang turun,” jelasnya.

Bank of International Settlement (BIS) telah memperingatkan peningkatan signifikan aset keuangan di surat utang pemerintah yang bisa menjadi bubble seperti tahun 1980-an.

“BIS mengingatkan ini bisa bubble surat utang pemerintah. Bisa seperti tahun 1980 lagi. Indonesia saat ini membutuhkan penyerapan surat utang 1.600 triliun di tengah kecemasan global tentang bubble surat utang,” paparnya.

Yanuar mencatat Presiden Prabowo mencoba membangun optimisme dengan menyatakan Indonesia tidak pernah gagal bayar hutang di World Economic Forum.

“Presiden tahu Indonesia sedang dalam risk profile seperti Meksiko 1978. Dia counter dengan membangun optimisme Indonesia tidak mungkin gagal bayar. Di sisi lain dia masuk ke Dewan Perdamaian Trump,” analisisnya.

Namun Yanuar memperingatkan dukungan internasional tidak cukup jika akar masalah dalam negeri tidak diatasi. “Kalau tidak memperbaiki akar masalah masyarakat yang untuk konsumsi saja sudah tidak bisa, meletupnya bukan karena masalah makro, tapi karena yang di bawah amuk,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Anomali, tak Sesuai Realitas Masyarakat

2 Februari 2026 - 13:58 WIB

Direktur Utama BEI Mengundurkan Diri usai Insiden Dua Hari Lalu

30 Januari 2026 - 16:12 WIB

Legitimasi Pemerintah 80 Persen Vs Demokrasi 20 Persen

30 Januari 2026 - 14:12 WIB

Populer NASIONAL