INAnews.co.id, Bandung– Serangkaian kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dunia pendidikan mendapat sambutan hangat dari warga provinsi. Mulai dari larangan study tour, wisuda, dan perpisahan, pelarangan siswa menggunakan kendaraan bermotor, pemberlakuan jam malam bagi pelajar, hingga pengiriman siswa bermasalah ke barak militer, semuanya mendapat tingkat persetujuan di atas 90 persen. Namun kebijakan-kebijakan itu juga menuai pertanyaan tentang landasan akademisnya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat 88,3 persen warga Jawa Barat mengetahui kebijakan larangan study tour. Dari yang mengetahuinya, 91,4 persen menyatakan puas. Sementara itu, kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer diketahui oleh 91,3 persen warga, dengan tingkat kepuasan mencapai 95,6 persen di antara yang mengetahuinya.
“Ini program-program yang bisa langsung terasa dan dianggap berpihak kepada masyarakat. Itu yang biasanya tingkat kepuasannya tinggi,” kata Ketua Persepi Djayadi Hanan.
Infrastruktur Unggul, Ekonomi Ketinggalan
Pola yang sama juga terlihat dalam program di luar pendidikan. Program pembangunan dan perbaikan jalan diketahui 73,2 persen warga dan mendapat kepuasan tinggi. Program pemasangan listrik gratis bagi warga miskin diketahui 61,6 persen warga. Program normalisasi sungai dan pembongkaran hunian liar diketahui 73,5 persen warga.
Firman Manan menghubungkan pola ini dengan strategi penempatan tim birokrasi yang dilakukan KDM. Kepala dinas yang didatangkan dari Purwakarta terkonsentrasi di sektor-sektor yang mendapat rapor bagus: pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.
“Kalau kita lihat, yang tingkat kepuasannya relatif tinggi itu infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Dan ini kebetulan dinas-dinas yang kepalanya dari Purwakarta. Tapi soal-soal terkait kemiskinan, ekonomi, kok rendah. Jangan-jangan memang belum ada timnya,” kata Firman dengan nada kritis.
YouTube Jadi Mesin Pencitraan
Pertanyaan soal peran media sosial dalam membentuk persepsi publik juga mengemuka dalam diskusi. KDM memiliki kanal YouTube dengan 8,8 juta subscriber yang secara konsisten menampilkan konten aktivitas gubernur di lapangan, seringkali diakhiri dengan penyelesaian masalah yang dramatis dan membahagiakan warga.
“Dalam sehari ada dua konten yang bercerita tentang apa yang dilakukan oleh KDM. Narasinya dari point of view pembuat konten. Apakah itu mempengaruhi persepsi publik yang melihat channel YouTube itu dan menjadi responden survei? Bisa saja,” ujar Firman. Ia mengingatkan pentingnya keberadaan media-media pengimbang yang memberikan informasi lebih berimbang kepada publik.
