Menu

Mode Gelap
Boikot Produk AS tak Bersertifikat Halal Indonesia Masih Kalah dari Negara Non-Muslim dalam Ekspor Produk Halal KUHP dan KUHAP Baru Dinilai Berpotensi Perluas Kriminalisasi Dunia Usaha Menjaga Lingkungan Danau Toba di Samosir dari Limbah Prabowo di US-Indonesia Business Roundtable Summit: Indonesia Bukan Pasar Biasa Ironi Penegakan Hukum: Aktivis Literasi Diburu, Massa Penjarah Terorganisir Lolos

POLITIK

Prabowo Panggil “Sembilan Naga” Satu per Satu: Tagih Kontribusi

badge-check


					Foto: dok. suara Perbesar

Foto: dok. suara

INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto disebut memanggil sejumlah konglomerat besar atau yang dikenal sebagai “Sembilan Naga” secara tertutup dan bertahap. Analis politik dan militer Unas, Selamat Ginting, menilai pertemuan itu bukan sekadar lobi ekonomi, melainkan bagian dari strategi persuasif Prabowo untuk menagih kontribusi para pengusaha besar yang dinilai meraup keuntungan besar selama era pemerintahan Jokowi.

“Selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi, Anda mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Maka sumbangsi Anda mana? Saham Anda buat bangsa dan negara di mana?” ujar Selamat Ginting menggambarkan pesan implisit Prabowo kepada para konglomerat tersebut, dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa (17/2/2026).

Selamat Ginting menduga pertemuan yang hanya melibatkan sekitar lima konglomerat—bukan seluruhnya—memiliki makna tersendiri. Ia menduga setiap pengusaha dipanggil sesuai dengan “rapor” bisnis mereka masing-masing, termasuk kemungkinan keterlibatan mereka dalam kasus pertambangan, kehutanan, dan praktik impor ilegal.

“Jadi menurut saya ini satu-satu dipanggil sesuai dengan rapor mereka,” katanya.

Ia menambahkan, satuan tugas (satgas) yang sebelumnya dibentuk pemerintah diduga telah mengumpulkan data mengenai keterlibatan para konglomerat dalam berbagai kasus tersebut. Pendekatan tertutup dan persuasif dipilih Prabowo karena sifat persoalan yang tidak bisa dikonfrontasikan secara terbuka.

Pertemuan itu, menurut Selamat Ginting, juga merupakan sinyal bagi publik bahwa Prabowo ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan ekonominya menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

KUHP dan KUHAP Baru Dinilai Berpotensi Perluas Kriminalisasi Dunia Usaha

23 Februari 2026 - 04:13 WIB

125 Sejarawan Dilibatkan dalam Penulisan Ulang Sejarah

20 Februari 2026 - 15:58 WIB

DPR Bungkam soal Kekacauan MBG, Malah Sibuk Jual Dukungan untuk Pilpres 2029

18 Februari 2026 - 23:56 WIB

Populer POLITIK