Menu

Mode Gelap
Boikot Produk AS tak Bersertifikat Halal Indonesia Masih Kalah dari Negara Non-Muslim dalam Ekspor Produk Halal KUHP dan KUHAP Baru Dinilai Berpotensi Perluas Kriminalisasi Dunia Usaha Menjaga Lingkungan Danau Toba di Samosir dari Limbah Prabowo di US-Indonesia Business Roundtable Summit: Indonesia Bukan Pasar Biasa Ironi Penegakan Hukum: Aktivis Literasi Diburu, Massa Penjarah Terorganisir Lolos

POLITIK

Reshuffle Kabinet Pasca-Lebaran Diprediksi tak Terhindarkan, Kemenhut Masuk Radar

badge-check


					Foto: Raja Juli Antoni, dok. Kementerian ATR/BPN Perbesar

Foto: Raja Juli Antoni, dok. Kementerian ATR/BPN

INAnews.co.id, Jakarta– Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, memprediksi reshuffle atau perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto setelah Idul Fitri. Sejumlah kementerian yang dinilai “bobol” disebut sudah masuk dalam radar evaluasi presiden.

“Mau tidak mau harus dilakukan yang bobol-bobol,” kata Selamat Ginting dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa (17/2/2026).

Ia menyebut Kementerian Kehutanan sebagai salah satu yang bermasalah, merujuk pada penggeledahan oleh kejaksaan ke kediaman mantan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. Menurutnya, hal itu mengindikasikan masih ada persoalan serius yang berkembang di kementerian tersebut.

Selamat Ginting juga mengungkapkan bahwa Prabowo disebut memiliki gaya evaluasi yang tidak lazim. Setiap menteri diberikan target waktu yang terus diperpendek secara tiba-tiba sebagai bentuk ujian kinerja. “Menteri Pertanian bilang butuh satu tahun, Prabowo minta enam bulan, lalu tiba-tiba empat bulan, lalu dua bulan,” ujarnya.

Namun demikian, Selamat Ginting mengingatkan bahwa Prabowo tidak akan mengumumkan reshuffle secara terbuka atau mengikuti tekanan publik. “Selalu gaya Prabowo itu gaya surprise. Semakin kita menekan dia, semakin dia lari dari tekanan itu,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

KUHP dan KUHAP Baru Dinilai Berpotensi Perluas Kriminalisasi Dunia Usaha

23 Februari 2026 - 04:13 WIB

125 Sejarawan Dilibatkan dalam Penulisan Ulang Sejarah

20 Februari 2026 - 15:58 WIB

DPR Bungkam soal Kekacauan MBG, Malah Sibuk Jual Dukungan untuk Pilpres 2029

18 Februari 2026 - 23:56 WIB

Populer POLITIK