INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengusut serius serangkaian insiden yang menewaskan tiga prajurit Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon. Pernyataan itu disampaikan SBY melalui akun X pribadinya, Ahad (5/4/2026).
Tiga prajurit yang gugur adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon. SBY menyatakan hadir langsung dalam prosesi penghormatan terakhir di Cengkareng dan menyaksikan duka mendalam keluarga para korban.
“Indonesia berhak untuk itu. PBB, utamanya UNIFIL, dengan penuh rasa tanggung jawab harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka peacekeeper dari Indonesia itu terjadi,” tulis SBY.
SBY menegaskan bahwa Kontingen Garuda XXIII/S ditugaskan sebagai penjaga perdamaian (peacekeeping) berdasarkan mandat Chapter 6 Piagam PBB, bukan pasukan penegak perdamaian (peacemaking) sebagaimana diatur Chapter 7. Namun kenyataan di lapangan telah jauh bergeser.
“Yang semula mereka berada di sekitar Blue Line kini sudah berada di war zone yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari Blue Line,” tulisnya.
Atas dasar itu, SBY mendesak PBB di New York untuk segera mengambil keputusan tegas: menghentikan penugasan UNIFIL atau memindahkan lokasi mereka keluar dari medan pertempuran. Dewan Keamanan PBB, menurutnya, harus segera bersidang dan mengeluarkan resolusi yang jelas.
SBY juga mengingatkan agar PBB tidak menggunakan standar ganda. Ia merujuk pengalamannya sebagai Menkopolkam yang harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 menyusul insiden Atambua yang menewaskan tiga petugas kemanusiaan PBB.
SBY menyatakan memiliki kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit TNI yang menjadi korban, karena dialah yang menginisiasi pengiriman pasukan Indonesia ke Lebanon.
Berawal dari perang Israel-Lebanon pada Agustus 2006, SBY mendorong Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi selaku Ketua OKI untuk menggelar pertemuan darurat di Kuala Lumpur. Dalam forum itu, Indonesia menyatakan kesiapan mengirim satu batalyon diperkuat untuk mengawasi gencatan senjata.
Demi mempercepat keberangkatan kontingen, SBY mengaku langsung menghubungi Presiden Prancis Jacques Chirac untuk membeli kendaraan tempur VAB melalui skema government to government. Tiga bulan kemudian, November 2006, Kontingen Garuda XXIII/A bertolak ke Lebanon.
SBY mengungkapkan bahwa tiga anggota kabinet Presiden Prabowo saat ini pernah menjadi bagian dari kontingen perdana itu: Muhammad Iftitah Sulaiman, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ossy Dermawan.
Hingga 2026, Indonesia telah mengirim 19 kontingen ke Lebanon, menjadikannya salah satu misi PBB terlama yang diemban TNI. SBY mengakhiri pernyataannya dengan pesan kepada prajurit yang masih bertugas di sana agar tetap semangat dan menjaga diri.
