INAnews.co.id, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengundang Duta Besar China untuk Indonesia di kantornya Selasa, 24 Desember 2019.
Menko Polhukam menanyakan situasi di Uighur yang sempat membuat ramai dan masih menjadi pembiacaraan hangat semua kalangan tanpa terkecuali umat muslim yang ada di indonesia
“Saya undang Dubes Cina ke kantor Menko Polhukam dan menyatakan bahwa situasi di Uighur mengusik sebagian orang Islam di Indonesia. Saya sering ke Cina dan melihat banyak masjid, restoran halal, dan pemukiman-pemukiman Muslim rasanya aman saja. Kok, di Uighur ada yang begitu?” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Mahfud juga meminta penjelasan di sejumlah wilayah di China banyak umat muslim aman-aman saja.
Namun hal tersebut tidak terjadi pada muslim Uighur di Xinjiang. Sehingga dari penjelasan tersebut, dirinya berjanji tidak akan ikut campur urusan internal China.
“Saya tegaskan bahwa kita tak ingin ikut campur tapi ingin tahu masalahnya. Setelah dia menjelaskan, ya, sudah. Kita tak mau intervensi,” kata Mahfud.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan permasalahan yang menerpa umat muslim Uighur di Xinjiang, China, bukan menjadi urusan pemerintah Indonesia.
Permasalahan itu, Moeldoko pandang sebagai ranah negara masing-masing. Jadi, yang dia maksudkan, Indonesia tidak bisa mengintervensi persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tiongkok.
“Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara,” kata Moeldoko, di Kantor KSP, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.
Dia menyebut pemerintahan Negara China yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan Uighur, Indonesia tidak bisa mencampuri persoalan tersebut.
“Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya, jadi pemerintah Republik Indonesia tidak ikut campur dalam urusan Negara China mengatur dalam negeri,” ucap dia
