INAnews.co.id, Hanoi– Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Vietnam Pham Binh Minh di Hanoi, Vietnam, Senin (23/12/2019), dalam rangka konsultasi mengenai isu-isu ASEAN menjelang Keketuaan Vietnam tahun 2020.
Di samping itu, kedua Menteri juga berkonsultasi mengingat Vietnam dan Indonesia akan sama-sama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2020.
“Pertemuan ini juga merupakan momentum yang tepat karena Indonesia dan Vietnam akan memperingati 65 tahun hubungan bilateral kedua negara tahun 2020. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama sekaligus penguatan kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan dan global,” ujar Menlu Retno.
Kedua negara adalah mitra strategis dan sepakat untuk terus mendorong implementasi Plan of Action periode 2019-2023, khususnya kerja sama ekonomi, peningkatan perdagangan bilateral, investasi, kemajuan dalam bidang air-connectivity, serta penyelesaian negosiasi Zona Ekonomi Eksklusif.
Menyinggung isu-isu selama keketuaan Vietnam pada ASEAN, juga dibahas mengenai inisiatif Indonesia untuk menindaklanjuti ASEAN Outlook on Indo-Pacific melalui penyelenggaraan “ASEAN-WEF Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum” pada pertengahan tahun 2020 di Jakarta.
Kedua Menlu juga menekankan perlunya ASEAN untuk terus memajukan isu perempuan, perdamaian, dan keamanan sebagai salah satu prioritas keketuaan Vietnam.
Isu selanjutnya yang menjadi perhatian kedua Menteri Luar Negeri adalah perkembangan isu Rakhine State.
Kedua Menlu menegaskan ASEAN perlu meningkatkan perannya dalam membantu penyelesaian masalah Rakhine State, termasuk mempercepat proses repatriasi pengungsi dari Bangladesh secara suka rela, aman, dan bermartabat.
Keduanya pun menyambut baik keterlibatan wakil ASEAN dalam Second High-Level Visit pada 17-20 Desember 2020 di Cox’s Bazaar.
Menlu Retno juga mengangkat pentingnya peninjauan ulang kerangka acuan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights untuk mencapai mandat yang berimbang antara pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan.
Disinggung pula terkait kelanjutan negosasi Code of Conduct of Parties in the South China Sea (COC) yang pada tahun 2020 akan melanjutkan second reading.
Kedua negara sepakat menekankan bahwa COC harus bersifat substantif, efektif, dan dapat diimplementasikan untuk menciptakan kawasan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa.
