INAnews.co.id, Jakarta – Pandemik wabah Covid 19 hampir di 209 negara termasuk Indonesia merupakan cobaan yang luar biasa.
Pemerintah sendiri terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam hal menangani wabah covid 19 ini. Bukan cuma itu Pemerintah juga memikirkan bagi yang terdampak ekonomi karena wabah Covid 19 ini.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (DPN BKNDI) Isra A Sanaky SH.,MH pada Sabtu (18/4) menyampaikan, bahwa dalam kondisi saat ini negara harus berperan aktif dalam melindungi warganya.
Menurutnya, Pemerintah dan masyarakat didaerah juga masih banyak protokol kesehatan yang masih belum dijalankan dan kebijakan yang mampu membuat kesadaran masyarakat, apalagi bagi daerah yang sudah melakukan masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
“Protapnya memang harus pemerintah, namun masyarakat juga harus bersama sama untuk menghadapi persoalan ini,akan tetapi banyak hal-hal yang kita lihat dalam kebijakan pemerintah saat ini yang masih belum maksimal,” tandasnya
Ditambahkan Isra , seharusnya sebagai Pemerintah dalam memberikan kebijakan harus ada solusinya, tidak hanya membuat kebijakan , tapi hendaklah berikan solusi,agar wabah Covid 19 ini tidak terus merenggut banyak kematian.
Isra menyoroti, jika kebijakan Pemerintah dengan memberikan bantuan bagi warga terdampak untuk masyarakat masih belum sesuai dengan yang seharusnya mereka terima, yang mana kenyataannya dilapangan berbeda, bantuan dari Pemerintah ini ternyata banyak kejanggalan saat dilapangan
“Penyaluranya tidak ada pengawasan yang ketat dan yang tidak ada yang bisa bertanggung jawab, ini bisa sangat bahaya kalau tetap dibiarkan kedepannya. Proses penyaluran bantuan kebijakan pemerintah ini terlihat sangat bebas,” ucap Isra.
Dengan tanpa ada pengawasan penyaluran bantuan akan ada oknum yang menyalahgunakan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid 19.
“Saya lihat banyak yang tidak tepat sasaran, contohnya di DKI Jakarta, dengan berlakunya PSBB dan penyaluran sembako kepada warga tidak merata, bagi warga yang tinggal saja pembagian tidak merata, ” ucap Isra.
Tambahnya hal ini terjadi karena tidak ada yang mengawasi langsung, lebih menyedihkan lagi seolah-olah Pemerintah menangani sendiri masalah ini, kalaupun ada yang menangani saat ini hanya sebatas personal, padahal itu dikhawatirkan lebih fatal karena tidak ada pertanggungnya.
“Yang menyedihkan adalah mahasiswa atau perantau yang tinggal di kosan atau mereka mengontrak rumah di Jakarta, mereka banyak yang kelaparan apalagi untuk bayar kosan untuk makan saja mereka kekurangan, dengan masa PSBB ini,karena tidak ada pengawasan dan bantuan tidak tepat sasaran,” ujar Isra.
Oleh karena hal itu Isra ungkapkan, DPN BKNDI mencoba untuk melakukan terobosan untuk membantu Pemerintah dengan membuat skema bagai mana bantuan itu bisa menyentuh langsung pada sasarannya yang tepat, ujarnya
”Kita lagi menyurati Presiden, Ketua Gugus Tugas Nasional Penangan Covid -19 dan beberapa Kementerian termasuk format sudah diberikan, jika kita biarkan tidak adanya pengawasan dalam penyaluran dana dari pemerintah ini, maka akan semakin membuat peluang korupsi disaat keadaan seperti ini, tutupnya.
