INAnews.co.id Bitung– Di saat pandemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia, khususnya Kota Bitung ini sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat, sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, sudah seharusnya mengabdi untuk rakyat dan memperjuangkan hak rakyat.
Salah satu anggota DPRD Kota Bitung dari fraksi PDI-P Benno O Mamentu melaksanakan salah satu fungsi tugasnya yaitu pengawasan, seperti yang di ketahui saat ini pemerintah Kota Bitung sedang menyalurkan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, Rabu 6 Mei 2020.
Dalam kunjunganya di Kelurahan Kakenturan 2, ada beberapa point yang menjadi catatan dari politisi PDI-P ini, yaitu salah satunya adalah data penerima bansos. Benno mengkritisi penyaluran bantuan tahap 1, dimana data tersebut tidak mengacu dari kelurahan, itu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ada di Dinas Sosial.
Menurut Benno ada beberapa hal yang ditemukan yaitu, orang sudah meninggal, penerima PKH dan bantuan non tunai yang masih terdata, bahkan ada juga data ganda, ini terjadi karena data yang dipakai adalah data tahun 2019, kata Benno.
“Semoga dalam penyaluran tahap 2 ini, data yang dipakai benar – benar data dari kelurahan (Pala/RT) sehingga itu terupdate. Rapat Banggar dengan TPAD sudah menyepakati pergesaran anggaran penanganan Covid-19 sebesar 81 M lebih, makanya itu harus di kawal sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran”, ucap Benno.
Benno juga menghimbau kepada pemerintah, agar menjalankan tugas dengan pengabdian, objektif dalam memasukan data penerima bantuan sosial, sehingga penerima adalah yang benar–benar mereka yang membutuhkan.
“saya mengajak kepada kita semua, mari tanggalkan dulu kepentingan, kita fokus pada penanganan Covid-19, saling menopang dan mendukung dan kita berdoa, semoga wabah ini cepat berlalu”, tutup Benno.
Sementara itu, Lurah Kakenturan 2 Aswan Thamin mengapresiasi DPRD Kota Bitung khususnya pak Beno Mamentu, yang sudah berkoordinasi dalam hal penyaluran bansos. Pengawasan seperti ini sangat baik, apalagi pengawasan merupakan tanggung jawab dewan. Semoga antara Pemerintah dan DPRD dapat bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan, harapnya.
