INAnews.co.id, Jakarta – Pemerintah mendorong lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) agar sesuai dengan kebutuhan industri dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Untuk itu, Kemendikbud merevitalisasi kebijakan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas SMK.
“Ada empat hal yang sudah kami lakukan berdasarkan Inpres No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK,” ujar Hamid Muhammad.
Dirjen Hamid menerangkan, upaya pertama pihak Kemendikbud untuk merevitalisasi kualitas SMK adalah dengan menyelaraskan kurikulum SMK dengan industri maupun kebutuhan lokal. “Sejauh ini sudah ada 142 kompetensi keahlian yang diselaraskan dengan kebutuhan industri dan sudah dituntaskan pada Desember 2017,” ungkapnya.
Dijelaskan, sejumlah pelaku industri seperti ritel, otomotif, produk kecantikan sudah menjalin kerja sama membuka kelas di SMK sesuai kurikulum industri.
Menurut Hamid Muhammad, pemerintah membuat kebijakan meningkatkan kompentensi dan kualitas guru. Saat ini, sekolah menengah masih kekurangan guru produktif yang mampu mengajar dua keahlian. Hal ini direalisasikan melalui kebijakan menambah guru kejuruan tidak hanya dari lulusan pendidikan tinggi, namun juga dari Politeknik.
“Dari kebijakan ini ke depan ada sekitar 12.000-an tambahan guru. Lalu dari hasil pembukaan CPNS untuk guru, kekurangan ini dapat dipenuhi dan dukungan dari lulusan atau pengajar praktisi dari Politeknik,” jelas Dirjen Dikdasmen.
Pemerintah juga terus mendorong menerbitkan sertifikasi keahlian dari lulusan SMK tersebut. Ada empat prioritas kejuruan yang dikembangkan di SMK saat ini, yakni agrobisnis dan agroteknologi, pariwisata, kemaritiman serta seni dan industri kreatif.
Satu hal lainnya, pemerintah memperluas kerja sama antara SMK dan industri agar pengajaran di SMK tidak hanya berbasis teori namun juga memperbanyak praktek di lapangan.
“Lulusan SMK ini kami arahkan ke masalah kewirausahaan, itu bidangnya sangat terbuka tidak terbatas. Kami mendorong anak muda di SMK untuk berinovasi untuk menciptakan produk baru yang akan dijual secara mandiri dan itulah yang akan dioptimalkan di SMK,” jelasnya.
Dan, revitalisasi ini untuk mengatasi masalah kualitas dan penyerapan lulusan SMK yang dinilai belum memadai bagi industri dan dunia usaha pada umumnya. Namun demikian, partisipasi kerja dari lulusan sekolah menengah umum dan kejuruan dari ke tahun selalu naik di era pemerintahan Jokowi. Mulai tahun 2015 penyerapan lulusan sekolah menengah dari 10,8% menjadi 13,6% di tahun 2018.
