INAnews.co.id, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Gedung Pertemuan Dan Tempat Resepsi Indonesia (DPP – ASGEPRINDO) mengeluarkan enam usulan dan rumusan dari hasil Rapat Kordinasi Nasional pada 16 september 2021, di Jakarta,kepada Presiden RI Joko Widodo.
ASGEPRINDO adalah asosiasi profesi yang bergerak dibidang industri wedding Indonesia. atau pengelola gedung pertemuan dan tempat resepsi yang jumlahnya secara menyeluruh di Indonesia mencapai puluhan ribu orang.
Untuk diketahui di provinsi DKI Jakarta saja jumlah pelaku usaha dan pekerjanya mencapai 10.000 orang. Sementara di jawa Barat dan Jawa tengah jumlahnya mendekati 7000 s/d 8000 ribu orang.
Menurut Sekjed ASGEPRINDO Muhammad Syukur Mandar.SH , dimana industri ini merupakan bagian dari kebutuhan lahiriah manusia dan secara khusus memiliki nilai tambah terhadap perbaikan ekonomi nasional.
“Bahwa kita ketahui bersama semenjak dunia dilanda pandemi covid 19, tidak terkecuali Indonesia, kita semua merasakan dampak secara ekonomi dan Kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, meskipun belum sepenuhnya pulih dari keadaan pandemi,” jelas Syukur Mandar dalam rilisnya yang diterima INAnews pada 17 sepetember 2021.
Lanjutnya terkait kondisi pandemik yang berkepanjangan ini ,DPP – ASGEPRINDO, telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional, yang dihadiri oleh DPD dan DPC, se Indonesia, dan telah merumuskan usulan berupa rekomendasi, sebagai berikut :
- Kepada seluruh jajaran pengelola gedung pertemuan dan tempat resepsi baik indoor maupun outdoor di seluruh wilayah Indonesia, untuk segera menyelesaikan vaksinasi internal yang melibatkan pengelola dan jajaran karyawan atau pekerja, sebagai wujud mengatasi penyebaran covid 19 dalam lingkungan masing masing.
- Memperketat protokol kesehatan bagi seluruh gedung dan tempat resepsi dengan memberlakukan standar acara resepsi yang telah ditetapkan pemerintah melalui berbagai aplikasi dan telah ditetapkan DPP ASGEPRINDO sebagai suatu komitmen bersama.
- Mengusulkan peningkatan kapasitas undangan dalam acara resepsi pernikahan dengan pendekatan presentasi luas dan besar serta jumlah undangan dalam suatu gedung minimal 35% dari kapasitas gedung dan atau tempat resepsi
- Menyampaikan bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan dalam prakteknya telah memiliki standar dan protokol pelaksanan yang ketat dan semua peserta dan undangan yang hadir wajib vaksin dan atau menunjukan swab antigen, hal ini sebagai tanggungjawab dan komitmen DPP Asgeprindo.
- Mengawasi secara ketat pengelola gedung dan tempat resepsi yang tidak menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi sebagaimana telah di lakukan oleh DPP ASGEPRINDO kerjasama dengan Pemerintah diberbagai Daerah, dan akan merekomendasikan untuk ditinjau ijin gedung dan atau tempat pelaksana resepsi dan atau sanksi lain yg tegas, agar tidak menimbulkan akibat yang merugikan semua pelaku usaha dibidang industri weddin.
- Meminta kepada Menko Maritim dan Investasi, Menko Ekonomi, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Dalam Negeri, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov. Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Bali, Pemprov DIY, dan Pemerintah Daerah diluar pulau jawa bali, agar dapat mempertimbangkan dan memperhatikan rekomendasi hasil Rakornas DPP ASGEPRINDO tertanggal 16 September 2021, sebagai suatu upaya untuk membantu pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dan pencegahan pengangguran yang nyata didepan mata kita.
“ Tetapi kita patut bersyukur kondisi bangsa Indonesia kini perlahan mulai membaik. Namun yang harus dilakukan oleh Pemerintah RI khususnya kepada Pak Presiden Jokowi dalam situasi pandemi adalah bagaimana mendorong sektor strategis ekonomi mulai dari UKM, UMKM, tidak terkecuali industri wedding agar semua roda perekonomian bisa pulih kembali,” tutup Syukur Mandar.
