INAnews.co.id, Jakarta – Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar bertajuk “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19” Bagian V. Webinar yang dilaksanakan pada Minggu (26/9/2021) ini menghadirkan delapan narasumber, yaitu: Arif Wibowo (Anggota DPR RI Fraksi PDI-P), Prasetyo Hadi (Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra), Pramono Ubaid Tanthowi (Anggota KPU RI), Mada Sukmajati (Sekretaris Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UGM), Ratna Dewi Pettalolo (Anggota Bawaslu RI), Akmal Malik (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri), Jerry Sumampouw (Koordinator Komite Pemilih Indonesia), dan Muhadam Labolo (Dosen IPDN, Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Kerja Sama Perguruan Tinggi MIPI).
Dalam sambutannya, Wakil Ketua IV MIPI Masrich mengatakan, bagian kelima dari serial webinar ini merupakan komitmen MIPI dalam memberikan pengetahuan dan informasi terkait Pemilu, serta ia berharap akan ada kebijakan atau peraturan yang akan memperlancar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. “Pemilu, Pilkada 2024 diperlukan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang memungkinkan para peserta penyelenggara Pemilu melaksanakan kegiatan,” katanya.
Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Arif Wibowo dalam kesempatan itu menjelaskan, untuk menyukseskan Pemilu perlu adanya penyesuaian yang adaptif di masa pandemi. Terlebih untuk menciptakan kelembagaan yang kuat dan efektif, adanya teknis elektoral yang lebih baik, serta sistem Pemilu yang tepat. Di mana sistem tersebut berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar persatuan, meski dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. “Perubahan-perubahan tersebut hanya bisa dilaksanakan secara bertahap,” tutur dia.
Sementara menurut anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyampaikan, berbicara tentang kesukseskan Pemilu, ia mengembalikan kepada hakikat pemilu dan politik, yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat. Pada tahun 2024 nanti untuk pertama kalinya Indonesia akan melaksanakan Pemilu Presiden, legislatif, dan seluruh kepala daerah sekaligus. Dari pesta demokrasi inilah akan dilahirkan presiden, juga kabinet, DPR, DPD, institusi lainnya, yang harapannya para pemimpin tersebut bisa memperbaiki kehidupan.
“Kita harus mencari sistem yang pas, meski waktunya tak pendek. Supaya politik kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mensejahterakan rakyat,” tambahnya.
Di sisi lain anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Thantowi memaparkan, KPU sendiri mempunyai skenario pelaksanaan Pemilu 2024 ketika pandemi belum berakhir. Di mana tahapan pemilu tak bisa dilakukan secara normal sehingga hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pelonggaran.
Lanjutnya, vaksinasi masih menjadi tantangan, terlebih ketersediaan vaksin. Selain itu, hal tersebut dipengaruhi juga oleh kemauan masyarakat dalam melakukan vaksin. Sebab menurut data, tingkat masyarakat untuk divaksin belum cukup tinggi dan hal tersebut di luar kontrol KPU. Ketika 75 persen warga sudah divaksinasi maka skenario KPU pun akan berubah. “Tantangannya banyak, termasuk ketersediaan vaksin,” ujarnya.
