INAnews.co.id, Jakarta– Terkait polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada Perguruan Tinggi (PT) yang dibahas dalam revisi UU Minerba, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meyakini PT tidak akan serta merta mencari kesempatan mendapatkan izin tersebut.
Menurut Eddy, pengelolaan tambang membutuhkan keahlian, portofolio, pengalaman dan modal yang besar.
“PT berdiri dengan berbagai syarat untuk mengelola pendidikan. Karena itu untuk memenuhi persyaratan mengelola tambang maka konsekuensinya PT harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan dan pengalaman mengelola tambang batu bara,” ungkapnya dikutip laman MPR RI, baru-baru ini.
“Pada titik itu, mencari partner yang sesuai dan mampu bersinergi dengan PT juga membutuhkan proses dan belum tentu bisa terjalin dengan cepat. Ibaratnya mencari jodoh itu tidak bisa diburu-buru, apalagi dipaksakan,” lanjutnya.
Selanjutnya, Doktor Ilmu Politik UI ini juga meyakini Civitas Academica di perguruan tinggi yang terbiasa mengambil keputusan secara ilmiah, akan mempertimbangkan secara hati-hati dengan berdasarkan pada kajian mendalam.
“Kita paham bahwa PT berisikan para akademisi yang terbiasa melakukan analisis secara scientific, berbasis data dan rasionalitas yang tinggi. Sehingga menurut saya belum tentu mereka langsung memutuskan mengambil keputusan mengelola pertambangan. Apalagi jika kajian akademik yang dilakukan mengenai usaha pengelolaan tambang batu bara ini ternyata menurut mereka berpotensi menjauhkan PT dari tujuan utama pendiriannya yaitu sebagai pilar pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan,” lanjutnya.
Selain itu menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, banyak PT di Indonesia yang telah berdiri puluhan bahkan ada yang lebih dari 100 tahun dan mereka memiliki kredibilitas dan kewibawaan akademik yang tinggi.
Karena itu, jika pengelolaan tambang ini berpotensi meruntuhkan reputasi yang telah dibangun sekian lama, misalnya akibat pengelolaan yang tidak ramah lingkungan, permasalahan sosial atau pemilihan mitra tambang yang tidak bertanggung jawab, tentu PT akan berpikir ulang untuk masuk ke sektor usaha tambang ini.
“Memang kita akui bahwa PT memerlukan sumber dana yang tidak kecil untuk bisa senantiasa meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikannya. Apalagi jika kita mengejar target Indonesia Maju tahun 2045, kita membutuhkan banyak world class universities, sehingga peluang pengelolaan tambang ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mendanai berbagai kegiatan dan pengembangan kampus ke depan”.
“Namun saya juga meyakini, bahwa PT akan berpikir dan menimbang dengan sangat cermat dan penuh kehati-hatian sebelum masuk ke sektor baru yang sangat berbeda dengan dunia pendidikan ini,” tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.*
