Menu

Mode Gelap
Pasal Nikah dan Poligami dalam KUHP Bertentangan Konstitusi Konsumsi Rumah Tangga Naik tapi Upah Turun Sementara Akibat MBG INDEF: Tata Kelola Jadi Kunci Suksesnya MBG dan Danantara Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi Bappenas: Danantara dan MBG Kunci Lepas dari Middle Income Trap Danantara Proyeksi Dongkrak PDB 3 Persen di Awal

POLITIK

Instruksi Ketum PDIP usai Sekjen Dijadikan Tersangka dan Ditahan

badge-check


					Foto: Megawati Soekarnoputri/tangkapan layar Perbesar

Foto: Megawati Soekarnoputri/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menginstruksi seluruh kader hingga simpatisan dari Sabang sampai Merauke untuk tetap tenang. PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan.

Instruksi tersebut diumumkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). “Komando dikendalikan langsung oleh Ibu Ketua Umum Megawati,” kata Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dikutip akun X resmi PDIP, Jumat.

Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menegaskan bahwa semua unsur partai saat ini harus menunggu komando langsung dari Ketua Umum. “Sehubungan dengan masalah sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan Plt Sekjen,” tegas Komaruddin Watubun.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa penahanan Hasto merupakan penahanan politik dan serangan terhadap partai. “Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memang ditarget untuk ditahan sebelum kongres partai,” tegas Ronny Talapessy.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Konsumsi Rumah Tangga Naik tapi Upah Turun Sementara Akibat MBG

12 Januari 2026 - 17:47 WIB

INDEF: Tata Kelola Jadi Kunci Suksesnya MBG dan Danantara

12 Januari 2026 - 16:44 WIB

Bappenas: Danantara dan MBG Kunci Lepas dari Middle Income Trap

12 Januari 2026 - 15:42 WIB

Populer POLITIK