INAnews.co.id, Jakarta– Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel resmi memakzulkan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol. Pemakzulannya terkait deklarasi darurat militer pada Desember 2024.
Putusan tersebut diambil setelah semua hakim secara bulat menyetujui pemakzulan Yoon.
Pengadilan menyatakan, deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Yoon tidak memenuhi persyaratan hukum untuk krisis nasional. Pengadilan juga menyatakan keputusan Yoon mengirim pasukan militer ke gedung parlemen—yang saat itu menggelar rapat untuk mencabut darurat militer—melanggar hukum.
Putusan dibacakan meski tanpa kehadiran Yoon di Mahkamah Konstitusi. Tim pengacaranya mengatakan, Yoon memutuskan tidak akan hadir dalam sidang putusan pemakzulan.
Dikutip dari kantor berita setempat, Jumat (4/4/2025), putusan pemakzulan dibacakan oleh penjabat kepala pengadilan Moon Hyung-bae dan segera berlaku.
Dengan demikian, negara harus menggelar pemilihan presiden untuk memilih pengganti Yoon dalam waktu 60 hari.*
