INAnews.co.id, Jakarta– Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi KASBI dan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi besar-besaran di Gedung DPR RI pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025. Aksi ini menuntut perlindungan dari dampak krisis global, pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, serta penolakan terhadap kebijakan ekonomi rezim Prabowo-Gibran yang dinilai pro-investor asing dan mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Krisis Global dan Dampaknya pada Buruh Indonesia
KASBI menyoroti situasi krisis multidimensi yang melanda Indonesia akibat perang dagang AS-Tiongkok dan konflik geopolitik global, yang memicu:
- Lonjakan PHK massal: 250.000 buruh di-PHK pada 2024, dan 18.000 lagi pada Januari-Februari 2025, terutama di sektor garmen, tekstil, alas kaki, pertambangan, dan media kreatif.
- Inflasi tinggi: Kenaikan PPN 12%, harga BBM nonsubsidi, dan tarif tol memperburuk daya beli buruh.
- Utang negara membengkak: Pembayaran utang dan bunga mencapai Rp900 triliun/tahun, sementara anggaran IKN (Rp450 triliun) dan makan siang gratis (Rp450 triliun) dinilai tidak prioritas.
Omnibus Law Cipta Kerja: Ancaman bagi Hak Buruh
Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, KASBI menilai pemerintah belum serius merevisinya. Dampak buruk UU ini meliputi:
- Sistem kerja kontrak & outsourcing yang memperluas ketidakpastian kerja.
- Politik upah murah dengan penghapusan variabel kebutuhan hidup layak dalam hitungan upah minimum.
- Pemotongan pesangon dari maksimal 32 bulan gaji menjadi hanya 25 bulan.
- Melemahkan serikat buruh dan mempermudah PHK sepihak.
18 Tuntutan KASBI untuk Pemerintah
- Cabut Omnibus Law Cipta Kerja dan PP turunannya.
- Hentikan PHK massal dan penggusuran serikat buruh.
- Terapkan upah layak nasional dan cabut PP 51/2023.
- Tolak sistem kerja kontrak, outsourcing, dan magang.
- Lindungi buruh perempuan dari kekerasan seksual dan ratifikasi Konvensi ILO 190.
- Sediakan daycare dan ruang laktasi di tempat kerja.
- Jamin hak buruh perkebunan, pertambangan, dan pekerja medis.
- Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk perlindungan pekerja perikanan.
- Angkat guru honorer sebagai PNS dengan gaji layak.
- Stabilkan harga sembako dan tolak kenaikan BBM, listrik, tol.
- Hentikan kriminalisasi aktivis buruh.
- Tolak militerisasi sipil (RUU TNI, RUU Polri, revisi KUHAP).
- Kembalikan TNI/Polri ke fungsi pertahanan-keamanan.
- Wujudkan pendidikan gratis dan ilmiah.
- Laksanakan reforma agraria sejati, tolak bank tanah.
- Lindungi lingkungan, hentikan perampasan tanah rakyat.
- Bangun industri nasional di bawah kontrol rakyat.
- Jaga demokrasi, tegakkan supremasi sipil.
Aksi Serentak di Seluruh Indonesia
Selain di Jakarta, aksi May Day KASBI juga digelar di:
- Sumatera: Palembang, Lampung
- Jawa: Subang, Indramayu, Semarang, Surabaya
- Kalimantan: Kutai Timur, Berau, Sambas
- Sulawesi: Morowali, Gorontalo, Manado
Seruan Pembentukan Partai Politik Progresif
KASBI menyerukan konsolidasi gerakan rakyat untuk membangun partai politik progresif yang lahir dari perjuangan buruh, tani, dan masyarakat miskin kota. “Kami butuh kekuatan politik mandiri yang berjuang untuk kesejahteraan, bukan kepentingan oligarki,” tegas pernyataan resmi KASBI.
Respons Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi. Namun, dalam pidato May Day, Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk “meningkatkan dialog dengan buruh”, meski tanpa rincian konkret.*
