Menu

Mode Gelap
Tiga Digital Marketing Agency Terbaik Indonesia ALTARA Sepatu Trail Running Siap Menjangkau Kebutuhan Pelari Trail Dan Pegiat Luar Ruangan Pilkada Lewat DPRD Lebih Murah dan Kurangi Risiko Korupsi Istana Tanggapi Mens Rea: Nikmati sebagai Stand Up Comedy Pererat Sinergi, LSM Garda Timur Indonesia Jalin Silaturahmi dengan Kodaeral VIII Manado Melalui Letkol Rudy Strategi Prabowo Biayai Program Besar: Dari Hilirisasi-Sita Kebun Sawit Ilegal

POLITIK

Tuntutan Pemakzulan Wapres Hal Biasa

badge-check


					Foto: dok. Bisnis Perbesar

Foto: dok. Bisnis

INAnews.co.id, Jakarta Politisi senior Andi Arief memberikan tanggapan tenang terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden yang sedang ramai dibicarakan. Dengan merujuk pada pengalaman sejarah, ia menyatakan bahwa upaya semacam ini bukan hal baru dalam dinamika politik Indonesia.

Andi Arief mengingatkan publik pada kasus Bank Century di era pemerintahan SBY-Boediono sebagai contoh nyata. “Dalam kasus Century, upaya memakzulkan Wapres Boediono begitu besar sampai ke tingkat Parlemen. Namun semua upaya itu mentah karena secara hukum Pak Boediono terbukti bersih,” ujarnya di akun X-nya, Sabtu.

Ia menekankan bahwa meski tuduhan dari berbagai partai dan politisi saat itu jauh lebih keras dibanding kasus-kasus sekarang (seperti kasus ijazah), Boediono tetap terbukti tidak terlibat. “Yang menarik, Pak Boediono memilih tidak melaporkan mereka yang menyebar fitnah,” tambah Andi.

Andi Arief memberikan perspektif historis tentang proses pemakzulan di Indonesia:

  1. Soeharto: “dimakzulkan oleh rakyat”
  2. Gus Dur: “dimakzulkan oleh partai-partai”
  3. Boediono: “gagal dimakzulkan meski ada upaya dari Parlemen dan sebagian masyarakat sipil”

Dengan pengalaman tersebut, Andi menyarankan semua pihak untuk tetap tenang. “Menghadapi tuntutan pemakzulan wapres itu tenang saja. Hal biasa,” pesannya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa proses hukum harus menjadi panglima dalam setiap tuduhan terhadap pejabat negara.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pilkada Lewat DPRD Lebih Murah dan Kurangi Risiko Korupsi

26 Januari 2026 - 18:43 WIB

Program Sekolah Rakyat untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan

26 Januari 2026 - 15:43 WIB

Pegawai SPBG Mudah Jadi ASN, Guru Honorer Puluhan Tahun Terabaikan

26 Januari 2026 - 14:43 WIB

Populer POLITIK