Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

POLITIK

Perlu Gerakan Nasional untuk Perubahan

badge-check


					Foto: Amien Rais/tangkapan layar Perbesar

Foto: Amien Rais/tangkapan layar

INAnews.co.id, JakartaKetua Dewan Syuro Partai Ummat, Prof. Amien Rais, melontarkan kritik pedas terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah pertemuan dengan para purnawirawan TNI. Dalam pidatonya, Amien menuding Jokowi telah mengubah sistem demokrasi Indonesia menjadi “otoritarianisme terselubung” dan membangun dinasti politik melalui praktik nepotisme.

Demokrasi Hanya Formalitas, Otoriter dalam Substansi

Amien menyatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki struktur demokrasi—seperti pemilu, DPR, dan DPD—namun pada praktiknya, kekuasaan terpusat pada satu orang. “Presiden berjanji memperjuangkan rakyat, tapi begitu masuk istana, berubah menjadi otokrat. Belum sampai diktator, tapi sudah mengarah ke sana,” tegasnya.

Ia mencontohkan gaya kepemimpinan Jokowi yang dinilai “seperti raja Jawa gadungan”, terutama saat pernikahan putrinya di Medan. “Dia meminta Keraton Solo mengirim tujuh kereta kencana beserta kuda dan abdi dalem ke Medan. Ini bukan gaya presiden republik, tapi raja yang tidak paham etika,”sindir Amien.

Jokowi Dituding Sebagai “Penipu Profesional”

Amien secara tegas menyebut Jokowi sebagai “pathological and professional liar”(pembohong patologis dan profesional). “Kalau seminggu tidak bohong, badannya meriang,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan bagaimana figur yang awalnya hanya dikenal sebagai “tukang kayu” bisa melesat menjadi presiden dua periode, sambil menyiratkan adanya “kekuatan luar biasa” di belakangnya.

Gerakan Nasional untuk Perubahan Konstitusi

Amien mengusulkan pembentukan Majelis Rakyat Indonesia (MRI) untuk merumuskan skala prioritas perbaikan bangsa.

“Kita perlu merevisi UUD 1945. Konstitusi bukan Al-Quran, ia bisa diamandemen demi keadilan,” tegasnya.

Ia mendorong gerakan bersama melibatkan mahasiswa, pemuda, dan partai politik yang masih berpegang pada Pancasila. “Kita butuh national movement, bahkan national explosion jika perlu. Rakyat sudah muak dengan ketidakadilan,”serunya.

Indonesia Kaya, Rakyat Miskin

Amien menyoroti paradoks Indonesia: “Negara ini punya segalanya—tambang, hutan, laut—tapi rakyat tidak kebagian apa-apa karena dikuras untuk kepentingan asing dan elite.” Ia juga mengkritik kebijakan ekonomi yang dianggap mengusir investor. “Mereka lebih memilih Vietnam, Thailand, atau Malaysia karena kebijakan kita tidak jelas,” ujarnya.

Seruan Perlawanan dan Optimisme

Di akhir pidato, Amien mengutip nasihat almarhum Kiai Ali Yafie: “Nabi Muhammad saja dihujat, apalagi kita.” Ia menegaskan bahwa perjuangan menegakkan keadilan harus terus dilanjutkan, meski membutuhkan waktu.

“Jokowi harus diadili! Ayo, kita bergerak!”tandasnya, diiringi sorakan hadirin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

AS Terapkan Imperialisme Baru dan Ancam Stabilitas Global Tangkap Maduro

9 Januari 2026 - 07:36 WIB

Populer POLITIK