INAnews.co.id, Jakarta– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menyerukan agar ASEAN lebih solutif dalam menangani masalah pengungsi Myanmar. Hal ini ditekankan oleh Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam pertemuan ke-14 ASEAN-AIPA Leaders’ Interface yang dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25-26 Mei 2025.
“Kami Delegasi Parlemen Indonesia mengusulkan agar message ini juga menekankan pentingnya penanganan pengungsi Myanmar di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi salah satu tujuan pengungsi tersebut,” ujar Mardani, politisi PKS, menegaskan urgensi isu ini dalam keterangannya kepada media.
Selain itu, Mardani juga menyoroti pentingnya penguatan agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai agenda bersama kawasan ASEAN.
Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Muhammad Husein Fadllulloh (F-Gerindra), bersama anggota Mardani Ali Sera (F-PKS) dan Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), mengikuti agenda tahunan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang pada tahun ini dipimpin oleh Ketua Parlemen Malaysia.
Pada Minggu (25/5), para delegasi anggota AIPA melakukan pertemuan untuk finalisasi AIPA Message, yaitu risalah atau pesan entitas parlemen ASEAN yang akan disampaikan pada hari berikutnya, Senin (26/5), saat pertemuan Delegasi AIPA dengan para pemimpin pemerintah (eksekutif) ASEAN.
“Ini pertemuan sangat penting terutama untuk memastikan bahwa AIPA dapat menyampaikan message yang kuat dan signifikan yang merefleksikan aspirasi sekitar 660 juta penduduk ASEAN mengingat kita sebagai perwakilan rakyat,” tegas Fadlulloh saat mengawali diskusi.
Ia meyakini bahwa message tersebut akan menghasilkan hasil yang bermakna dan kontributif bagi kemajuan ASEAN.
Sebelum pertemuan finalisasi di Kuala Lumpur, DPR RI telah mengajukan sejumlah masukan tertulis terhadap message tersebut. Masukan-masukan strategis ini mencakup:
- Urgensi kepemimpinan kolektif ASEAN
- Penguatan interaksi antarmasyarakat ASEAN
- Pembuatan rencana sosialisasi Visi ASEAN 2045
- Pengentasan kemiskinan
- Penanganan iklim
- Penghentian genosida di Jalur Gaza
- Penguatan penegakan HAM dan demokrasi
Selain itu, DPR RI juga mengajukan paragraf tersendiri yang mendorong pemerintah ASEAN untuk mempercepat implementasi Kerangka Integrasi Digital ASEAN guna mempromosikan perdagangan digital, e-commerce, dan inovasi, termasuk berinvestasi dalam infrastruktur digital dan mempromosikan literasi digital di antara negara-negara anggota.
Seluruh masukan dari delegasi Indonesia tersebut berhasil disepakati secara aklamasi dan menjadi bagian dari message yang disampaikan oleh Ketua Parlemen Malaysia saat pertemuan dengan para kepala negara ASEAN.
