INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap sistem buzzer yang menurutnya telah merusak tatanan demokrasi Indonesia selama satu dekade terakhir. Dalam wawancara dengan jurnalis senior Hersubeno Arief, kemarin, Rocky menyebut fenomena “buzzerisme” sebagai penyebab kemerosotan kualitas politik nasional.
“Buzzer itu identik dengan Jokowi sebetulnya. Dalam 10 tahun itu, kekuatan pencitraan Pak Jokowi didasarkan pada buzzer,” ungkap Rocky.
“Dan kita melihat bagaimana kualitas ‘perbuzzerian’ ini justru mendangkalkan debat publik,” imbuhnya.
Rocky menilai para buzzer telah mengambil alih ruang-ruang diskusi publik dengan cara yang tidak argumentatif. “Semua yang sifatnya ideologis pasti tidak mungkin diselenggarakan melalui ‘perbuzzerian’. Semua yang sifatnya argumentatif pasti tidak mungkin diandalkan pada buzzer itu,” tegas Rocky.
Ia juga menyoroti aktivitas buzzer yang meningkat bersamaan dengan isu-isu sensitif seperti kontroversi ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Mereka yang memperhatikan lalu lintas di dunia media sosial tahu bahwa buzzer itu dalam seminggu ini lagi panen. Mungkin habis terima amplop, maka dikerahkan,” sindir Rocky.
Pengamat yang dikenal kritis ini menyebut demokrasi Indonesia telah berubah menjadi “demokrasi buzzerisme” dengan “ideologi amplop”. Gerung menduga keras adanya aliran dana untuk menggerakkan buzzer, terutama dalam upaya melindungi kepentingan politik tertentu.
“Buzzer tidak mungkin bekerja tanpa uang. Jadi terlihat bahwa money politics juga beredar hari-hari ini,” kata Rocky. “Untuk apa? Ya, mungkin untuk mencegah pemakzulan Gibran.”
Rocky juga mengaitkan aktivitas buzzer dengan upaya mempertahankan apa yang disebutnya sebagai “Dinasti Solo”. Menurutnya, mantan Presiden Jokowi memiliki ambisi atau “telos” untuk menempatkan putranya, Gibran, sebagai presiden di masa depan.
“Karena hanya dengan kedudukan Gibran sebagai presiden, maka Dinasti Jokowi itu bisa bukan sekadar diteruskan, tapi dilindungi dari kemungkinan kasus yang dipersoalkan dalam sistem peradilan kita,” analisa Rocky.
Rocky memberikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti dan abolisi kepada tokoh-tokoh seperti Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto. Ia menilai ini sebagai sinyal perubahan dari pola kriminalisasi lawan politik.
“Presiden Prabowo tidak memelihara buzzer dan juga tidak mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya melalui Undang-Undang ITE,” kata Rocky. “Sebenarnya ini era baru.”
Namun, ia memperingatkan bahwa kekuatan Jokowi masih terus “cawe-cawe” dengan menggunakan kemampuan finansialnya untuk mengerahkan buzzer.
Dalam kritiknya, Rocky membedakan antara politik demagog dan pedagog. “Demagog artinya orang yang ngoceh terus-menerus tapi tidak ada poinnya. Harusnya kita menyelenggarakan politik yang pedagogis, bukan yang demagogis,” jelasnya.
Ia menyayangkan bahwa media sosial Indonesia dikuasai oleh buzzer yang lebih mengandalkan sentimen daripada argumentasi. “Orang tidak berdebat berdasarkan gagasan. Orang tidak berupaya untuk berselisih paham berdasarkan argumentasi, tapi berdasarkan sentimen,” kritik Gerung.
Rocky mengapresiasi sinyal yang diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dilaporkan mengirim utusan kepada Presiden Prabowo untuk menertibkan buzzer. “Kelihatannya Ibu Mega mengerti bahwa demokrasi mesti dipulihkan,” kata Rocky.
Ia berharap era baru di bawah kepemimpinan Prabowo dapat mengembalikan diskusi politik yang sehat. “Biarkan perbedaan pendapat itu berlangsung secara argumentatif. Argumen hanya didasarkan pada mereka yang mau berpikir secara kritis,” pungkas Rocky.
“Selesaikan soal politik secara politik. Jangan dipakai hukum untuk mengendalikan opini publik melalui kriminalisasi,” tambahnya, merangkum harapannya terhadap arah politik Indonesia ke depan.
