INAnews.co.id, Jakarta– Pernyataan mengejutkan dilontarkan Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana. Dalam wawancara di kanal YouTube ‘Helmi Yahya Bicara’ (27/10/2025), ia mengungkap bahwa kedaulatan sesungguhnya di Indonesia bukan berada di tangan pemerintah pusat atau gubernur, melainkan di bupati dan wali kota (walkot).
“Bahkan sekarang ada yang bilang sama saya sebenarnya kedaulatan sebenarnya bukan di pemerintah pusat atau di gubernur, tapi di walkot bupati,” ungkapnya.
Menurutnya, jika walkot atau bupati membuat aturan yang bertentangan dengan gubernur provinsi atau pemerintah pusat, investor tetap harus tunduk pada kepala daerah di kabupaten/kota tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat investasi.
Hikmahanto menilai ini sebagai salah satu PR terbesar pemerintahan saat ini. “Tugas yang paling utama itu mengharmonisasi antara keputusan pusat, provinsi dan daerah,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak bupati dan walkot yang tidak patuh kepada gubernur, terutama ketika berasal dari partai politik berbeda atau memiliki kepentingan yang berlainan. Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya sistem komando dalam tata kelola pemerintahan Indonesia pasca-reformasi.
