INAnews.co.id, Jakarta– Konflik kepentingan kepala daerah menjadi sorotan serius dalam wawancara Prof. Hikmahanto Juwana dengan Helmi Yahya (27/10/2025). Guru besar hukum UI ini mengungkap dilema yang dihadapi bupati, wali kota, dan gubernur dalam menjalankan tugasnya.
“Sekarang itu kan ada dualisme. Di satu sisi dia harus tunduk dengan pemerintah pusat misalnya, tapi di sisi lain ketua partai juga harus dihormati kan,” ungkap Prof. Hikmahanto.
Menurutnya, situasi menjadi rumit ketika ada permasalahan antara ketua partai dengan pemenang di pemerintah pusat. Kepala daerah menjadi bingung harus berpihak ke mana.
Prof. Hikmahanto menegaskan bahwa seharusnya setelah terpilih, kepentingan partai harus dihentikan dan fokus pada urusan negara. Ia mengutip pandangan seorang tokoh Amerika yang menekankan bahwa saat seseorang terpilih, di situlah kepentingan partai harus diberhentikan.
“Kalau kita ini sudah terpilih gitu ya, saat di situlah kepentingan partai itu harus kita berhenti, berhentikan. Sekarang urusan negara,” jelasnya.
Namun, ia mengakui sulitnya menerapkan prinsip ini karena partai politik juga butuh dukungan dari kepala daerah untuk bisa hidup dan berkembang. Belum lagi adanya oknum-oknum dari partai yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta praktik KKN lainnya.
Kondisi ini diperparah oleh ambisi kepala daerah untuk mencalonkan diri lagi atau naik ke posisi yang lebih tinggi, membuat mereka sulit melepaskan kepentingan partai.
Hikmahanto menilai bahwa retret yang diadakan Presiden Prabowo untuk kepala daerah di Akademi Militer adalah upaya untuk menanamkan prinsip “satu komando” dan mengingatkan mereka bahwa kerja bukan untuk partai tapi untuk rakyat dan Indonesia.
“Supaya mereka tahu nih kita kerja ini tadi bukan untuk partai tapi untuk rakyat untuk Indonesia menjadi besar ya,” tegasnya.
