Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

NASIONAL

KSP Ajak BPJPH Bahas Kendala dan Peluang Sertifikasi Halal UMKM

badge-check


					Foto: Haikal Hassan-Muhammad Qodari Perbesar

Foto: Haikal Hassan-Muhammad Qodari

INAnews.co.id, Jakarta– Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, mengungkapkan rencana pertemuan lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi atas penurunan drastis sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pertemuan tersebut akan diundang Kepala BPJPH Haikal Hassan beserta tim, perwakilan Kementerian Pertahanan, serta pihak dari sektor perdagangan.

Menurut Qodari, sertifikasi halal UMKM mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu kendala utama yang dilaporkan oleh pelaku UMKM adalah keterkaitan persyaratan sertifikasi halal dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Ia menegaskan idealnya amdal harus berfungsi sebagai penguat usaha UMKM, bukan justru menjadi hambatan atau beban.

“Kita akan mengundang Bapak Haikal dan tim, lalu dari Kementerian Pertahanan dan perdagangan juga untuk membicarakan masalah ini,” ujar Qodari. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk mendorong kemajuan UMKM kembali seperti semula, terlebih karena hingga saat ini belum ditemukan solusi permanen.

Lebih lanjut, Qodari menyoroti peluang besar yang muncul dari sertifikasi halal sebagai pintu masuk produk industri Indonesia ke pasar global. Kepala KSP menilai produk-produk halal memiliki potensi berkembang pesat seiring terbukanya berbagai kesempatan di pasar internasional.

“Bapak Haikal bahkan sudah memiliki gagasan untuk membangun kawasan industri khusus produk halal, yang tentunya masih perlu diuji realisasinya,” tambah Qodari. Dukungan regulasi dan inisiatif yang ada diyakini siap untuk segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi UMKM dan industri halal Indonesia sekaligus mendongkrak ekspor produk halal ke pasar dunia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Populer NASIONAL