INAnews.co.id, Jakarta– Gerakan buruh Indonesia menyatakan akar masalah upah murah dan PHK massal adalah korupsi sistemik yang merajalela di semua lini pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan dalam konsolidasi aliansi buruh lawan korupsi, Kamis (4/12/2025).
Daeng Wahidin, Presiden KBMI, mengatakan buruh selama ini hanya berjuang di hilir tanpa menyentuh akar masalah. “Upah murah karena korupsi. Status kerja tidak jelas karena korupsi. Kalian di-PHK tidak pernah menang karena korupsi. Bahkan perusahaan kita dihancurkan oleh pelaku korup dengan impor-impor ilegal,” paparnya.
Ia mencontohkan, penetapan upah minimum yang hanya naik 6,5 persen harus melalui proses panjang dan penuh tarik-menarik kepentingan.
“Upah mestinya sudah diumumkan November, tapi sampai sekarang tidak ada. Pasti ada tarik-menarik juga. Dari bupati, wali kota, sampai gubernur, semuanya korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ungkap Daeng.
Sekjen KSPSI, Arif Minardi, menambahkan bahwa korupsi di sektor bea cukai menyebabkan industri dalam negeri hancur. “Di Bekasi ada pengusaha baja bilang dulu butuh 1.000 pekerja, begitu impor dari China masuk tanpa hambatan, sisanya tinggal 70 orang. Ini karena bea cukai bermasalah,” jelasnya.
