Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

KORUPSI

ICW: Vonis Koruptor 2024 Hanya 3 Tahun 3 Bulan

badge-check


					ICW: Vonis Koruptor 2024 Hanya 3 Tahun 3 Bulan Perbesar

INAnews.co.id, Jakarta– Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat rata-rata vonis penjara koruptor sepanjang 2024 hanya 3 tahun 3 bulan atau 39 bulan. Angka ini dinilai sangat rendah dan tidak memberikan efek jera.

Peneliti ICW, Hermansyah Uzulia Syifa, mengatakan rendahnya vonis ini mencerminkan dua masalah besar. Pertama, penuntut umum masih fokus pada kasus korupsi kecil dengan nilai suap atau kerugian negara yang minim. Kedua, pengadilan belum cukup berani menjatuhkan pidana berat kepada terdakwa.

“Jika kita melihat dari asas keadilan, semakin kecil nilai suap maka semakin kecil juga pidananya. Tetapi rata-rata 3 tahun 3 bulan ini cukup rendah,” ujar Hermansyah dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/12/2024).

ICW mencatat dari 1.768 putusan yang dihimpun, sebanyak 1.053 terdakwa divonis ringan (kurang dari 4 tahun), 651 divonis sedang (4-10 tahun), dan hanya 95 terdakwa divonis berat (di atas 10 tahun).

Koordinator ICW, Wana Alamsyah, menambahkan paradigma keliru dalam memandang kejahatan korupsi ini juga terlihat dari rendahnya pengembalian kerugian negara yang hanya 4,78% dari total Rp330 triliun.

“Omongan Presiden Prabowo tentang komitmen pemberantasan korupsi hanya omong-omong saja, tidak tertularkan kepada Mahkamah Agung dan penegak hukum lainnya,” tegas Wana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Populer NASIONAL