Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

POLITIK

Luhut Binsar Pandjaitan “Duta Besar China di Indonesia”, Kata Didu

badge-check


					Foto: dok. ist Perbesar

Foto: dok. ist

INAnews.co.id, Jakarta– Koordinator Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat itu disebut sebagai aktor utama di balik kemudahan luar biasa yang diberikan kepada kawasan industri IMIP Morowali. Tuduhan keras ini dilontarkan Said Didu dalam wawancara dengan Abraham Samad, Kamis.

“Saya menganggap Luhut Binsar Pandjaitan adalah ‘Duta Besar China’ di Indonesia,” kata Said Didu tegas.

Menurutnya, Luhut memiliki otoritas yang mengalahkan otoritas negara dalam mengurus kepentingan China di Indonesia. Berbagai regulasi diubah demi memberikan karpet merah bagi investor China, mulai dari aturan tenaga kerja asing hingga pemberian fasilitas bebas pajak dan cukai.

Said Didu mengungkap bahwa sejak 2015, ia sudah menemui keanehan dalam proses perizinan IMIP yang tidak sesuai UU Minerba. Perusahaan tersebut mendapat izin membangun smelter tanpa menunjukkan lokasi pertambangan sebagaimana disyaratkan undang-undang.

“Dia yang merancang semua itu. Seluruh kebijakan undang-undang dirancang untuk kepentingannya,” ungkap Said Didu.

Ia juga mengungkap bahwa Presiden Jokowi tetap meresmikan IMIP pada Mei 2015 bersama Luhut, meski Said Didu—yang saat itu menjabat staf khusus Menteri ESDM—menyarankan agar presiden tidak hadir karena perizinannya belum “clean and clear.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Populer NASIONAL