Menu

Mode Gelap
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi Bappenas: Danantara dan MBG Kunci Lepas dari Middle Income Trap Danantara Proyeksi Dongkrak PDB 3 Persen di Awal Model Overlapping Generation Ungkap Dampak MBG Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional

NASIONAL

Said Didu: DPR dan Istana Hanya “Dayang-Dayang” Oligarki

badge-check


					Foto: Said Didu/tangkapan layar Perbesar

Foto: Said Didu/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Muhammad Said Didu melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Indonesia yang menurutnya telah dikuasai oligarki. Dalam diskusi di kanal YouTube yang diunggah Selasa (16/12/2025), mantan pejabat dengan 32 tahun pengalaman pemerintahan ini menyatakan institusi negara telah kehilangan kekuasaan sejati.

“Penguasa nyata Indonesia sekarang itu adalah oligarki. Yang lain tuh hanya dayang-dayang aja. DPR, Istana, penguasaannya tuh ada di PIK, itulah penguasa Indonesia sebenarnya,” tegas Said Didu.

Ia meyakini upaya membatasi oligarki akan ditentang keras dari Senayan karena mereka menikmati hasil yang dibagi-bagi oligarki. Said Didu mencatat tidak ada suara partai yang berteriak soal kasus Sumatera, pemagaran laut, atau perambahan hutan.

“Karena memang mereka adalah, mohon maaf aja, kacung-kacung oligarki,” ujarnya tanpa ragu.

Said Didu menjelaskan oligarki tumbuh subur di negara yang dibangun atas sogokan. Menurutnya, Republik Indonesia saat ini adalah negara yang dikelola dengan sogokan dalam semua hal, dengan 10 tahun terakhir menjadi puncak rekayasa untuk melanggengkan sistem ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi

12 Januari 2026 - 15:43 WIB

Bappenas: Danantara dan MBG Kunci Lepas dari Middle Income Trap

12 Januari 2026 - 15:42 WIB

Model Overlapping Generation Ungkap Dampak MBG

12 Januari 2026 - 13:38 WIB

Populer POLITIK