INAnews.co.id, Jakarta– Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendesak perubahan fundamental dalam skema subsidi energi nasional. Saat ini, subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp402 triliun di APBN 2026, namun dinilai tidak tepat sasaran dengan tingkat kebocoran mencapai 40 persen.
“Ideologi subsidi seharusnya untuk menaikkan daya beli masyarakat, bukan menurunkan harga barang. Subsidi harus kepada orang, bukan kepada barang,” tegas Sugeng dalam seminar INDEF, belum lama ini.
Dia mencontohkan ketidakadilan sistem subsidi saat ini di mana masyarakat yang tidak punya kendaraan ikut menanggung subsidi BBM bagi pemilik kendaraan. Sugeng mengusulkan subsidi langsung kepada 40 juta keluarga miskin dengan nominal tertentu, sementara harga energi dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.
“Setiap keluarga miskin bisa disubsidi Rp3 juta per bulan atau Rp36 juta setahun, totalnya sekitar Rp400-an triliun. Ini mencakup subsidi pangan dan energi sekaligus,” jelasnya.
