INAnews.co.id, Jakarta– Peneliti senior Ikrar Nusa Bhakti memperingatkan awal 2026 sebagai “pertempuran politik sesungguhnya” antara kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Ia mengingatkan rakyat untuk tidak menjadi korban dalam persaingan pencitraan kedua kelompok kekuasaan tersebut.
“Awal 2026 ini adalah the real pertempuran politik antara dua kelompok. Dua kelompok itu adalah kelompok yang ada di pemerintahan dengan kelompok yang kemudian ingin mengambil alih pemerintahan dalam artian bagaimana pertarungan pencitraan ini terjadi,” ujar Ikrar dalam kanal YouTube-nya, Selasa (6/1/2026).
Ikrar menegaskan bahwa rakyat tidak boleh menjadi “pelanduk-pelanduk yang mati di tengah gajah-gajah yang saling bertarung” dalam pertarungan politik elite tersebut.
Menurut analisis Ikrar, meskipun secara publik tidak tampak adanya konflik terbuka, persaingan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo terus berjalan. Ia mengingatkan publik untuk tidak percaya bahwa tidak ada persoalan di antara “dua hopeng” – merujuk pada Prabowo dan Jokowi.
“Jangan kemudian Anda juga berharap atau kemudian percaya bahwa tidak ada persoalan di antara dua hopeng. Dua hopeng. Anda tahu yang saya maksud ini antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo,” tegasnya.
Ikrar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tentu menginginkan keberlanjutan pemerintahannya hingga 2029, bahkan berpotensi maju lagi untuk periode berikutnya. Di sisi lain, tekanan politik terhadap keluarga Joko Widodo semakin keras, terutama terkait persoalan keaslian ijazah Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.
Pertarungan pencitraan antara kedua kubu ini, menurut Ikrar, akan terus berlangsung sepanjang 2026. Ia mendesak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh dinamika politik elite yang bisa merugikan kepentingan rakyat.
“Yang namanya rakyat biar bagaimanapun janganlah kemudian kita menjadi pelanduk-pelanduk yang mati di tengah gajah-gajah yang saling bertarung di dalam pertarungan politik mereka,” pungkas peneliti yang dikenal kritis terhadap pemerintah tersebut.
