INAnews.co.id, Jakarta– Penurunan harga minyak dunia akibat ketegangan AS-Venezuela menjadi berkah tersembunyi bagi Indonesia. Para ekonom mendesak pemerintah memanfaatkan momentum langka ini untuk mempercepat reformasi subsidi energi yang sudah lama tertunda.
Abra Talattov dari INDEF menjelaskan bahwa sebagai negara net oil importer, Indonesia justru diuntungkan ketika harga minyak mentah turun. “Setiap penurunan harga minyak mentah 1 dolar per barel, sensitivitas terhadap APBN kita: penerimaan negara dari PNBP Migas turun 1,6 triliun, tapi belanja subsidi dan kompensasi energi mengalami penghematan hingga 10,6 triliun. Artinya secara net kita surplus,” ungkap Abra.
Dengan harga minyak saat ini berkisar 56-60 dolar per barel dan proyeksi bisa turun hingga 50 dolar atau lebih rendah, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih leluasa. Kondisi ini ideal untuk melakukan reformasi subsidi menjadi lebih tepat sasaran tanpa memicu gejolak inflasi.
“Momentum penurunan harga minyak mentah ini harusnya dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi energi. Harganya cenderung terjaga stabil, inflasi bisa lebih terkendali sehingga gejolak di masyarakat lebih bisa dikendalikan,” kata Abra dalam diskusi di kanal YouTube INDEF, Selasa (13/1/2026).
Namun ada sisi negatif yang perlu diantisipasi. Kejatuhan harga minyak menjadi pukulan buat investasi di hulu migas. Investor akan kehilangan minat untuk melakukan ekspansi dan meningkatkan produksi ketika harga jatuh.
Ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah yang menargetkan peningkatan lifting migas hingga 1 juta barel per hari. Saat ini produksi migas Indonesia terus menyusut dan hanya berkisar 600.000 barel, masih jauh dari target.
Pertamina juga telah membangun dan merevitalisasi kilang-kilang minyak yang membutuhkan pasokan crude oil lebih banyak. “Kilang minyak yang sudah terbangun butuh bahan baku crude yang lebih banyak, makanya produksinya harus meningkat. Ini ada dua sisi yang harus bisa disimbangkan pemerintah,” jelas Abra.
Tantangan lain muncul dari kesepakatan dagang Indonesia-AS tahun lalu. Indonesia berkomitmen membuka pintu impor minyak dari Amerika lebih banyak. Pertanyaan krusial: jika AS benar-benar meningkatkan produksi Venezuela, apakah Indonesia akan mengimpor minyak tersebut?
“Kalau kita impor dari Amerika dengan sumber minyak dari Venezuela, seakan kita mendukung agresi Amerika ke Venezuela, meskipun tanpa menyatakan dukungan secara eksplisit. Makanya kita harus ada sikap tegas,” tegas Abra.
Sayangnya, respons pemerintah Indonesia dinilai belum cukup tegas. “Pemerintahan Indonesia saat ini memang belum cukup responsif merespon peristiwa ini. Dari pemerintah, dari Menlu, dari presiden belum ada statement secara lugas bagaimana sikap Indonesia terhadap peristiwa tersebut. Justru masyarakat yang mendorong agar pemerintah proaktif,” keluh Abra.
Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia diharapkan bisa mengambil posisi yang jelas tanpa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan global, sambil memanfaatkan kondisi menguntungkan untuk kepentingan nasional.
