INAnews.co.id, Jakarta– Mahfud MD membongkar mitos bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK menjamin tidak ada korupsi. Pengalaman pribadinya berdialog dengan mantan Ketua BPK Hadi Poernomo mengonfirmasi hal tersebut.
“Pak Hadi bilang, WTP itu bukan berarti tidak ada korupsi. WTP itu artinya laporannya sudah ikut standar yang berlaku,” ungkap Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah Selasa (14/1/2026).
Menurutnya, meski laporan keuangan sesuai standar dan mendapat WTP, praktik korupsi seperti kickback atau suap di bawah meja tetap bisa terjadi tanpa terdeteksi BPK. Bahkan anggota badan dan pejabat BPK sendiri ada yang masuk penjara karena korupsi.
Mahfud mencontohkan, banyak gubernur dan bupati yang mendapat WTP namun kemudian ditangkap karena korupsi. Hal ini menjadi kritik terhadap pernyataan Nadim Makarim yang merujuk audit BPK sebagai pembelaan.
Mahfud juga mengungkap sejarah TP4 (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) di kejaksaan yang bertugas mendampingi pemerintah agar tidak terjadi korupsi, namun justru menjadi sarang pemerasan hingga akhirnya dibubarkan atas surat dari KPK.
