INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Dalam sebuah acara yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Jumat (30/1/2026), Rocky mengkritisi berbagai isu mulai dari kultus individu, kondisi ekonomi, hingga restorative justice untuk mantan Presiden Jokowi.
Legitimasi Personal Presiden Lebih Tinggi dari Institusi Demokrasi
Rocky menyoroti fenomena tingginya legitimasi personal presiden dibanding institusi demokrasi. Ia mengutip data yang menunjukkan Presiden Prabowo mendapat nilai likability atau dukungan sebesar 80 persen, sementara infrastruktur demokrasi hanya memperoleh 20 persen.
“Presiden dapat legitimasi 80%, infrastruktur demokrasi dapat legitimasi 20%. Apa tafsirmu? Kultus individu,” ujar Rocky.
Menurutnya, kondisi ini sangat berbahaya karena demokrasi yang baik seharusnya memiliki legitimasi institusional yang tinggi, bukan bergantung pada kultus individu. Rocky mengingatkan bahwa kondisi sebaliknya justru lebih aman: legitimasi demokrasi 80 persen dan presiden 20 persen.
Kritik terhadap ‘Prabowo-nomics’
Rocky membedakan antara “public relations” dan “public opinion”. Public opinion berarti dipromosikan oleh publik, sedangkan public relations adalah mempromosikan diri sendiri.
“Pemerintah hari ini penuh dengan public relation, termasuk Presiden Prabowo bikin public relation di Davos tentang Prabowo-nomics,” katanya.
Ia membandingkan istilah Prabowo-nomics dengan Reaganomics dan Thatcherism yang lahir dari riset akademis, bukan promosi diri. Rocky mempertanyakan apakah Prabowo-nomics dihasilkan oleh diskursus akademis atau hanya sekadar alat public relations.
Peringatan Kondisi Ekonomi yang Memburuk
Rocky mengkritik keras kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya mengalami “pembusukan”. Ia menyebut IHSG turun mendekati 8.000 indeks, hanya beberapa hari setelah promosi Prabowo-nomics di Davos.
“Yang bagus di Davos minggu lalu dibatalkan hari ini oleh IHSG yang drop sampai mendekati 8.000 indeksnya,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan validitas data pemerintah, termasuk data pengangguran. Menurut data BPS, pengangguran di Indonesia sekitar 100.000 orang, namun Rocky mengklaim data dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menunjukkan angka PHK mencapai 400.000 orang atau empat kali lipat.
“Investor asing mau pakai data BPS atau data APINDO? Pasti pakai data APINDO,” tegasnya.
Rocky juga menyinggung isu pasar saham yang ditutup perdagangannya karena sistem internasional membaca data perdagangan saham Indonesia sebagai data palsu. Ia menyebut Indonesia “dihukum sampai bulan Mei” jika data tidak diperbaiki.
Analisis tentang Restorative Justice untuk Jokowi
Rocky juga membahas isu restorative justice yang ramai diperbincangkan. Ia menganalisis kondisi psikologis mantan Presiden Jokowi yang menurutnya mengalami gejala epidermistis akibat stres.
Menurut analisis Rocky, gejala kulit yang dialami Jokowi bukan disebabkan oleh faktor DNA atau makanan, melainkan stres akibat post power syndrome. Rocky menjelaskan bahwa mantan presiden yang berkuasa 10 tahun mengalami ketagihan kekuasaan.
“Ketagihan 10 tahun kekuasaan tiba-tiba berbalik. Dia dituding ijazahnya palsu. Stresnya minta ampun,” kata Rocky.
Ia menyebut bahwa restorative justice justru tidak membuat Jokowi tenang karena kasusnya terus dibahas. Rocky bahkan menyarankan agar Jokowi berhenti memantau media sosial atau Gibran mundur dari jabatan wakil presiden untuk mengurangi tekanan psikologis pada ayahnya.
“Penyebab kegelisan Presiden Jokowi adalah masa depan anaknya yang akan melindungi masa lalu dia,” ujar Rocky.
Rocky mengkritik buzzer yang menurutnya tidak menginginkan Jokowi sehat karena jika Jokowi sehat, buzzer akan kehilangan pekerjaan. Ia menyebut ini sebagai “kebusukan dari termol-termol ini” yang membiarkan presiden dikendalikan oleh hasrat untuk berkuasa.
Pentingnya Kebebasan Berpikir dan Peran Akademisi
Rocky menekankan pentingnya peran kampus dalam menghasilkan pemikiran alternatif dan kritis. Ia menyatakan bahwa kebebasan berpikir bukan hanya mengucapkan apa yang ada di pikiran, melainkan berani menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pemerintah.
“Kebebasan berpikir artinya mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh pemerintah. Itu namanya kebebasan berpikir,” tegasnya.
Ia juga mengkritik akademisi yang menunggu pikiran dari netizen. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki dalil untuk menuntun negara.
Rocky juga membahas perannya sebagai saksi ahli yang memeriksa metodologi dalam buku Dr. Tirta Hidayat (yang ia sebut sebagai Dr. Tifah). Ia menjelaskan bahwa keahliannya adalah dalam metodologi, bukan metode, yaitu memeriksa apakah cara yang digunakan sudah sesuai dengan parameter akademis.
“Metode adalah cara untuk menyelesaikan soal. Metodologi adalah cara untuk memakai cara itu,” jelasnya.
Kerentanan Indonesia terhadap Pemain Pasar Internasional
Rocky menyinggung tentang “deep state” atau institusi terselubung yang memantau isu-isu strategis Indonesia. Ia menyebut bahwa diskusi seperti ini dipantau oleh agen-agen internasional dari CIA, Rusia, dan China.
Ia juga menggambarkan bagaimana pemain pasar internasional dengan mudah mengendalikan volatilitas rupiah dan pasar saham Indonesia karena sistem yang terbuka.
“Dengan mudah empat orang itu mengendalikan arus uang Indonesia karena sistem kita terbuka. Kita mainan doang di dalam sistem itu,” ujarnya.
Seruan untuk Demokrasi Berkualitas
Rocky menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya percakapan akademis yang kritis untuk menghasilkan demokrasi berkualitas. Ia menyerukan agar masyarakat dan akademisi memiliki determinasi untuk mengatakan tidak pada pikiran kekuasaan.
“Hanya bila Anda bebas untuk mengucapkan ketidaksukaan Anda pada pikiran pemerintah, di situ nilai utama dari kebebasan berpikir,” pungkasnya.
Rocky juga menekankan bahwa “suara netizen sekarang adalah suara asli demokrasi” dan suara netizen bahkan bisa membatalkan suara presiden karena dihasilkan dari pengetahuan otentik tentang gejala di masyarakat.
