Menu

Mode Gelap
Prabowo di US-Indonesia Business Roundtable Summit: Indonesia Bukan Pasar Biasa Ironi Penegakan Hukum: Aktivis Literasi Diburu, Massa Penjarah Terorganisir Lolos Tragedi Berdarah Agustus: Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Pasca-Reformasi 125 Sejarawan Dilibatkan dalam Penulisan Ulang Sejarah Lingkungan Hidup di Kaimana: Harmoni Alam yang Perlu Dijaga Bersama Prabowo di Washington: RI Tak Pernah Sekali Pun Gagal Bayar Utang

POLITIK

Pejabat dan Keluarga Kuasai Dapur MBG, Abraham Samad: Konflik Kepentingan Terang-Terangan

badge-check


					Foto: Abraham Samad/tangkapan layar Perbesar

Foto: Abraham Samad/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto kini menuai kritik tajam. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan komedian senior Mi’ing Bagito menyoroti pengelolaan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang didominasi kalangan pejabat dan keluarganya.

Dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak Up yang diunggah Selasa (17/2/2026), keduanya membahas kasus di Sulawesi Selatan, di mana seorang pemuda berusia 20 tahun—anak dari anggota DPRD Sulsel—disebut memiliki 41 dapur SPPG yang dikelola melalui empat yayasan berbeda.

“Satu orang punya 41 SPPG itu juga masalah,” tegas Abraham Samad. Padahal, menurut aturan Badan Gizi Nasional (BGN), setiap yayasan hanya diperbolehkan mengelola maksimal 10 dapur SPPG. Pembentukan empat yayasan oleh satu pihak dinilai sebagai akal-akalan untuk menghindari pembatasan tersebut.

Mi’ing menambahkan, dengan modal investasi per dapur berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, hanya kalangan berduit atau pejabat yang mampu masuk ke bisnis ini. “Bapaknya punya duit bangunkan SPPG, bangunkan dapur, anaknya tinggal nagih, dan APBN-nya sudah ada,” ujarnya.

Kedua tokoh itu menilai kondisi ini bukan cerminan jiwa wirausaha, melainkan pemanfaatan relasi kekuasaan. “Ini bukan entrepreneur. Entrepreneur itu berjuang dari sepeda sampai punya motor, sampai jadi besar. Kalau ini, enggak ada perjuangan,” kata Mi’ing.

Akibat pengelolaan yang bersifat industrial dan terpusat, manfaat ekonomi program ini dinilai tidak menyentuh masyarakat sekitar sekolah. Nelayan, petani, pedagang beras, dan ibu-ibu di sekitar sekolah kehilangan peluang menjadi pemasok karena kebutuhan bahan baku dalam skala besar hanya bisa dipenuhi agen-agen besar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

125 Sejarawan Dilibatkan dalam Penulisan Ulang Sejarah

20 Februari 2026 - 15:58 WIB

DPR Bungkam soal Kekacauan MBG, Malah Sibuk Jual Dukungan untuk Pilpres 2029

18 Februari 2026 - 23:56 WIB

Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Tidak Mau Ditebak

18 Februari 2026 - 18:50 WIB

Populer POLITIK