INAnews.co.id, Jakarta– Budayawan Eros Djarot menyatakan secara tegas bahwa penegakan hukum di Indonesia hanya bersifat seremonial. Substansinya, menurut Eros, sudah lama dikuasai kepentingan kekuasaan dan uang.
“Penegakan hukum itu performanya ada, tapi substansinya tidak ada. Yang ditegakkan bukan hukum, melainkan kepentingan mereka yang dekat dengan kekuasaan,” kata Eros dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Ahad (22/2/2026).
Eros menyinggung kasus makelar kasus yang menyimpan uang triliunan rupiah di rumahnya, namun pihak-pihak yang memberi dan menerima suap tak pernah tersentuh secara tuntas. Ia juga mempertanyakan peran Komisi Yudisial yang dinilainya tidak efektif bekerja.
“Siapapun yang dekat dengan kekuasaan tidak ada masalah, malah bisa jadi menteri,” sindir Eros. Ia menyebut kondisi ini sebagai intellectual corruption yang menjangkiti tidak hanya para koruptor, tetapi juga para penegak dan pemikir hukum itu sendiri.
Eros mendesak agar istilah yang digunakan pun diubah: bukan lagi “penegakan hukum”, melainkan “pemberantasan mafia hukum”—karena menurutnya itulah yang lebih mencerminkan kenyataan di lapangan.
